Bayangkan kamu HR manager di perusahaan teknologi. Tahun lalu kamu bayar sekitar 2.000-5.000 dolar AS untuk satu visa H-1B. Mulai sekarang, Washington meminta 103.265 dolar AS. Per permohonan. Bukan salah ketik.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS secara resmi mengajukan aturan baru yang menetapkan biaya pendaftaran visa kerja H-1B sebesar 103.265 dolar AS, atau setara sekitar Rp 1,83 miliar, dibayarkan saat pengajuan. Kenaikannya lebih dari 2.000 persen dibanding tarif lama. Kalau lolos uji publik 30 hari, aturan ini berlaku.
Ini bukan kali pertama Trump mencoba jalur ini. Tahun lalu, administrasinya mengusulkan biaya 100.000 dolar AS dengan mengandalkan kewenangan presiden untuk membatasi masuknya warga asing. Pada Juni 2026, hakim federal membatalkannya karena aturan tersebut masuk kategori pemungutan pajak ilegal. Usulan baru ini dikonstruksi dengan dasar hukum berbeda, dirancang untuk menutup celah yang sama.
Nilai proyeksi pendapatannya cukup mencengangkan: 8,8 miliar dolar AS per tahun. Rinciannya, 3 miliar dolar untuk pengadilan imigrasi federal beserta 8.400 stafnya, 3 miliar lagi untuk Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), dan 1 miliar untuk operasional ICE termasuk pengawasan visa pelajar. Pemerintah terang-terangan menyebut ini mekanisme pembiayaan sistem imigrasi, bukan sekadar regulasi.
Satu perbedaan krusial dari versi sebelumnya: biaya ini berlaku bagi pemohon yang sudah tinggal di dalam AS, bukan hanya yang mengajukan dari luar negeri. Artinya, pekerja asing yang sedang menjalani masa visa dan ingin memperpanjang pun terdampak. Perguruan tinggi dan rumah sakit nirlaba yang berafiliasi akademik dikecualikan. Apakah itu cukup meredakan kekhawatiran? Agaknya belum.
Kelompok bisnis bereaksi keras. Mereka menilai program H-1B justru menambal kekurangan tenaga ahli lokal di bidang-bidang yang sulit diisi, bukan menggantikan pekerja AS. Negara bagian yang dikuasai Demokrat menambahkan dimensi lain: biaya setinggi ini mempersulit rekrutmen guru dan tenaga medis, dua profesi yang bergantung besar pada program ini.
Tapi pemerintahan Trump punya amunisi akademis. Ekonom Harvard George J. Borjas dalam NBER Working Paper 2026 berjudul "The H-1B Wage Gap" menemukan rata-rata penghasilan pekerja H-1B sekitar 15,5 persen lebih rendah dari rekan AS di posisi setara. Economic Policy Institute pada 2020 pun mencatat 60 persen posisi H-1B yang disahkan Kemenaker AS bergaji di bawah median pasar. Argumen "tenaga kerja asing lebih murah" tidak sepenuhnya tanpa dasar, kalau data ini bisa dipercaya.
Angka permohonan sudah amblas lebih dulu sebelum aturan baru ini terbit. Dari 794.000 permohonan pada 2023, turun ke 344.000 tahun lalu, anjlok 25 persen dari 2024. Skema biaya 100.000 dolar terdahulu pun terbukti mandul: hingga pertengahan Februari 2026, hanya 85 pembayaran masuk dari 70 pemberi kerja, total sekitar 8,5 juta dolar. Jauh dari target.
Siapa pemain terbesarnya? Amazon memimpin dengan 9.300 petisi disetujui dalam tahun fiskal 2026 hingga akhir Juni. Di belakangnya ada Tata Consultancy Services, Infosys, Apple, dan Microsoft. Hampir tiga perempat pemegang H-1B yang disetujui berasal dari India. Menurut Capital Economics, saat ini ada sekitar 700.000 pemegang aktif visa ini di AS, belum termasuk 500.000 anggota keluarga tanggungan mereka.
Serangan datang dari dua arah sekaligus. Soal biaya belum selesai, Wakil Presiden JD Vance pada Juli 2026 mengonfirmasi Departemen Perburuhan tengah mengusut puluhan kasus dugaan kecurangan program H-1B, termasuk menerbitkan sejumlah subpoena. Naikkan ongkos masuk, perketat pengawasan yang sudah ada. Pola yang familiar.
Bagi raksasa teknologi yang laba kuartalannya menembus puluhan miliar dolar, biaya Rp 1,83 miliar per kepala mungkin tidak terasa sebagai hambatan yang berarti. Buat startup, universitas, dan klinik kesehatan di kota-kota kecil, ini tembok yang berbeda cerita.