Sepanjang 2025, BI memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Hasilnya? Bunga deposito satu bulan hanya turun 56 bps, dan bunga kredit cuma melorot 39 bps. Transmisi yang lambat itu kini berhadapan dengan arah kebijakan yang berbalik 180 derajat.
Bank Indonesia resmi mengerek BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Rabu (20/5/2026). Bukan kejutan, memang. Tapi konsekuensinya buat dunia kredit perbankan layak dicermati lebih serius dari sekadar angka di pengumuman resmi.
Kalau transmisi ke bawah saja lambat, transmisi ke atas bisa lebih cepat. Itulah kekhawatiran yang kini menggantung di industri perbankan, dan bukan tanpa alasan.
Trioksa Siahaan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyebut potensi kenaikan bunga kredit paling besar ada di bank-bank yang struktur dana pihak ketiganya masih bergantung pada deposito. Dana mahal, begitu istilahnya. "Di tengah kondisi seperti saat ini, dan bank juga ingin menjaga likuiditasnya, potensi kenaikan bunga karena kenaikan BI Rate semakin besar," katanya. Untuk bank yang mengandalkan deposito, penyesuaian bisa terjadi dalam 1-3 bulan. Bank dengan porsi CASA tinggi agaknya punya sedikit lebih banyak waktu.
Data OJK per Februari 2026 sedikit melegakan. Secara industri, 72,96 persen DPK perbankan sudah berwujud dana murah. Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4, bank-bank bermodal inti di atas Rp 70 triliun, bahkan mencatat porsi CASA 78 persen. Bantalan lumayan tebal. Tapi tidak semua bank ada di posisi itu, dan itulah yang bikin gambarannya tidak seseragam yang terlihat dari angka agregat.
Segmen paling rentan? KPR dan kredit konsumsi. Dua produk ini sensitif terhadap pergerakan suku bunga, dan konsumennya langsung merasakan kenaikan cicilan di dompet. Properti, otomotif, perdagangan, UMKM, konsumsi rumah tangga berbasis kredit, semuanya masuk daftar yang perlu waspada.
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat dampaknya lebih berlapis. Likuiditas perbankan masih terjaga, kredit April 2026 tumbuh 9,98 persen secara tahunan, naik dari 9,49 persen di Maret. Tidak mengkhawatirkan, secara teknis. Tapi kenaikan BI Rate akan mempersempit ruang yang sudah terbatas itu. "Kenaikan BI Rate akan membuat biaya dana bank cenderung naik, terutama apabila bank harus bersaing mempertahankan dana pihak ketiga," ujarnya.
Ada ironi lain. Undisbursed loan, kredit yang sudah disetujui tapi belum ditarik, masih nangkring di Rp 2.527,46 triliun, setara 22,59 persen dari total plafon yang tersedia. Angka yang tidak main-main. Artinya, persoalan kredit bukan semata soal bank yang enggan memberi pinjaman. "Pelaku usaha belum sepenuhnya yakin untuk menarik pinjaman karena permintaan akhir belum kuat. Kenaikan suku bunga dapat memperpanjang sikap menunggu dari dunia usaha," kata Josua.
BI sendiri tampaknya sadar betul akan risiko ini. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tetap dipertahankan, nilainya mencapai Rp 424,7 triliun per 1 Mei 2026. Satu tangan mengetatkan moneter, satu tangan lagi mendorong kredit lewat jalur makroprudensial. Kombinasi yang logis di atas kertas, tapi seberapa efektif ia bekerja di lapangan, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi riil, itulah pertanyaan yang paling susah dijawab dalam dua kuartal mendatang.
Dari sisi pengawas, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sudah mengingatkan agar perbankan memperkuat strategi pendanaan, khususnya menaikkan porsi dana murah. Terdengar seperti anjuran biasa. Konteksnya tidak: bank yang lambat berbenah struktur DPK-nya akan paling pertama merasakan tekanan margin ketika siklus ini benar-benar berputar.