Empat bulan pertama tahun ini, pemerintah sudah menggelontorkan Rp126,9 triliun untuk belanja pegawai, naik 24,4% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp102 triliun. Bukan kenaikan rutin. Ada beberapa faktor besar yang bikin lonjakan kali ini lebih tajam dari biasanya.
Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi angka tersebut dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta. Belanja pegawai memimpin pertumbuhan komponen belanja kementerian dan lembaga, jauh melampaui kenaikan tahun-tahun sebelumnya. "Realisasi belanja KL tumbuh lebih tinggi. Belanja pegawai 24,4%," ujarnya singkat.
Pendorong utama lonjakan ini adalah pengangkatan ASN baru sebanyak 355 ribu orang sepanjang periode tersebut. Angka yang tidak main-main. Penyaluran Tunjangan Hari Raya bagi ASN, TNI, Polri, beserta para pensiunan dan penerima pensiun turut menebalkan realisasi. Akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non-PNS juga masuk dalam kalkulasi.
Lonjakan belanja pegawai ikut mendongkrak total realisasi belanja K/L. Januari hingga 30 April 2026, angkanya mencapai Rp400,5 triliun, terkerek 26,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen lain juga bergerak: belanja modal melesat 43,6% menjadi Rp52,6 triliun, bantuan sosial naik 30,2% menjadi Rp56,7 triliun.
Isu gaji dan tunjangan ASN maupun pensiunan masih ramai di ruang publik. Kabar kenaikan gaji pensiunan 12 persen, rapelan tunggakan tunjangan 2026, hingga pertanyaan soal besaran gaji pokok ASN berputar tanpa henti. Taspen sendiri sudah bersuara soal potensi gagal cairnya tunjangan pensiunan 2026, meski detail teknisnya belum sepenuhnya transparan ke publik.
Realisasi yang melonjak ini, bisa jadi, sinyal bahwa pemerintah memang serius mengakselerasi belanja di awal tahun. Pertanyaannya, berapa lama ruang fiskal ini bertahan? Bagi investor, yang lebih relevan justru dampaknya ke defisit APBN dan sisa amunisi untuk semester kedua. Kalau laju ini tidak melambat, tekanan ke sisi pendanaan tinggal menunggu waktu.