Pavlo Oliynyk baru berusia 25 tahun ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit dibayangkan kebanyakan orang: bergabung dengan pasukan yang memerangi negaranya sendiri, atau tetap menanggung penyiksaan dalam tahanan Rusia.
Mantan letnan satu angkatan bersenjata Ukraina itu ditangkap di wilayah Donbas pada 2024. Selama menjadi tawanan, ia mengaku mengalami sengatan listrik, pemukulan, dan tekanan psikologis yang terus-menerus. Ketika tawaran bergabung dengan batalion Maksym Kryvonis akhirnya datang untuk keempat kalinya, Oliynyk menerimanya. Bukan karena berubah loyalitas. Ia melihat satu-satunya celah untuk kabur.
Kisahnya bukan anomali.
Unit tempur Rusia yang merekrut tawanan perang Ukraina mulai muncul ke permukaan sejak akhir 2022. Sejumlah detasemen awalnya dibentuk terpisah, sebelum pada Agustus 2026 digabungkan ke dalam formasi resmi bernama Brigade Pasukan Khusus Relawan Ukraina. Di antara kelompok-kelompok itu, batalion Maksym Kryvonis, dinamai dari komandan Cossack abad ke-17, paling banyak menarik perhatian karena keterlibatannya langsung di garis depan.
Seberapa besar kekuatan batalion ini? Tidak ada yang tahu pasti. Media Rusia menyebut angka sekitar 200 petempur, sedangkan informasi lain hanya mengindikasikan beberapa puluh orang. Tim investigasi Suspilne, penyiar publik Ukraina, berhasil mengidentifikasi lebih dari 30 anggota yang dikonfirmasi sebagai mantan tentara Ukraina yang ditangkap antara 2023 dan 2024.
Pavel Luzin dari Center for European Policy Analysis membaca pembentukan unit-unit ini sebagai cermin tiruan. Moskow, menurutnya, sedang menyalin formula Russian Volunteer Corps dan Freedom of Russia Legion, dua unit dalam angkatan bersenjata Ukraina yang beranggotakan warga Rusia yang berpihak ke Kyiv. Tujuannya ganda: mengalihkan narasi dari keberadaan warga Rusia yang memerangi negaranya sendiri, sekaligus menciptakan legitimasi simbolis di mata publik domestik.
"Yang mengganggu mereka adalah ada warga Rusia yang bertempur di pihak Ukraina, sementara warga Ukraina tidak mau bertempur di pihak Rusia," ungkap Yevhen Shybalov, penulis sekaligus veteran perang Ukraina, kepada DW.
Persoalan paling pelik justru ada di sini: apakah para anggota batalion itu bergabung secara sukarela?
Data PBB bicara keras. Pada 2025, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa 95 persen tawanan perang Ukraina yang telah dibebaskan mengaku mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk selama dalam tahanan Rusia. Angka yang nyaris mutlak itu memberikan konteks bagi setiap kesaksian tawanan yang kemudian bergabung ke pihak lawan.
Maksym Butkevych, veteran perang sekaligus aktivis hak asasi manusia yang menghabiskan 28 bulan sebagai tawanan, menggambarkan bagaimana tekanan itu bekerja secara sistematis. Tawaran bergabung dengan tentara Rusia diberikan berulang kali kepada tawanan, biasanya setelah perlakuan yang parah. "Mereka menunjukkan kepada kami bahwa mereka bisa melakukan apa saja terhadap kami," ujar Butkevych. "Karena itu, kami seharusnya menyetujui apa pun yang mereka minta."
Shybalov menambahkan nuansa yang lebih tajam. Ia membedakan antara memaksa seseorang mengaku dan meminta orang itu mengangkat senjata. Perbedaan itu, kata dia, membuat perekrutan tawanan jauh lebih rumit dari sekadar intimidasi. "Anda bisa menyiksa seseorang agar mengaku, tetapi ada momen sulit ketika Anda harus memberinya senjata," sebut Shybalov. "Karena itu, yang lebih banyak digunakan adalah tekanan psikologis dan upaya memaksa mereka untuk patuh secara sukarela."
Bill Wiley, Direktur Eksekutif Commission for International Justice and Accountability, menyatakan keraguan serius soal apakah perekrutan berlangsung secara bebas, mengingat kondisi fisik dan psikologis para kombatan yang bersangkutan.
Ada suara yang berbeda, agaknya tidak bisa diabaikan begitu saja. Mykhailo Savva dari Center for Civil Liberties di Kyiv menunjukkan bahwa proses hukum pidana yang sedang berjalan terhadap beberapa anggota batalion mengindikasikan sebagian dari mereka memang berpindah pihak atas kehendak sendiri. Oliynyk sendiri mengakui hal itu: anggota batalion terbagi dua. Sebagian terpaksa, sebagian memilih.
Pengalaman Oliynyk memperlihatkan betapa tidak sederhananya proses itu. Ia tidak menandatangani dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, melainkan kontrak pribadi dengan seseorang yang menawarkan jasa militer. Setelahnya ia dibawa menonton video dan foto propaganda, lalu diminta menceritakan kembali isinya. Dalam persidangan di Ukraina, ia bersaksi bahwa mantan tawanan di batalion itu diawasi oleh tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia, Redut, dan menerima gaji bulanan dalam amplop dari anggota intelijen militer. Ia diberi telepon genggam, tapi terlalu takut untuk menggunakannya karena merasa terus dipantau. Kepemilikan alat komunikasi, dalam situasi itu, tidak berarti kebebasan.
Maret 2025, sebelum menjalani penugasan pertamanya di Provinsi Donetsk, Oliynyk melarikan diri. Ia berlari melintasi ladang, bersembunyi dari drone selama dua hari di ruang bawah tanah dan sejumlah rumah, lalu berhasil menghubungi pasukan Ukraina. Pelarian itu berhasil. Tapi kebebasannya tidak utuh.
Sejak kembali ke wilayah Ukraina, ia telah ditahan hampir dua tahun sementara pihak berwenang menyelidiki kemungkinan tindak pengkhianatan. Belum ada dakwaan resmi hingga kini. Kasusnya menggantung di persimpangan antara status tawanan perang, dugaan kolaborasi dengan musuh, dan pertanyaan yang belum terjawab soal batas antara tekanan dan keputusan.
Bagi mereka yang pernah hidup dalam kondisi itu, garis pemisah antara pilihan dan paksaan ternyata sama sulitnya dengan jalan keluar dari medan perang itu sendiri.