Cebu, Filipina, bukan sekadar venue seremonial kali ini.
KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei 2026 menghasilkan sesuatu yang lebih konkret dari komunike bersama dan jabat tangan foto. Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin Asia Tenggara menyepakati penguatan dua kerangka kerja sama yang selama ini berjalan jauh di bawah radar publik: ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) untuk keamanan pasokan minyak kawasan, dan APTERR, eh, bukan em dash, maksudnya: APTERR atau ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve, cadangan beras darurat yang melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai mitra.
Bukan kebetulan dua instrumen ini yang dipilih.
Dalam sesi pleno KTT, Prabowo bicara keras. "Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat," ujar Presiden dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026). Bukan retorika. Ini sinyal bahwa Jakarta melihat krisis energi bukan sebagai fenomena siklus biasa, melainkan kondisi struktural yang perlu direspons dengan arsitektur kerja sama jangka panjang.
Menlu Sugiono, yang mendampingi Prabowo di Cebu, menyebut kesepakatan ini sebagai respons langsung terhadap eskalasi konflik Timur Tengah. "Sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita, dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita," tegasnya dalam keterangan pers Sabtu (9/5/2026). Kawasan yang jauh itu terasa dekat ketika harga energi meledak dan rantai pasok pangan mulai tergerus.
Ada dimensi lain yang layak dicermati. Agenda KTT kali ini menempatkan energi dan pangan sebagai topik utama, bukan pelengkap. Pergeseran ini agaknya mencerminkan kekhawatiran kolektif yang semakin nyata di antara negara-negara Asia Tenggara. Banyak di antaranya masih bergantung pada impor energi dan rentan terhadap volatilitas harga komoditas global. Pertanyaannya sederhana: berapa lama kawasan ini bisa bertahan tanpa mekanisme penyangga yang serius?
Bagi Indonesia, resonansi domestiknya kuat. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai dua fondasi yang tidak bisa ditawar. Sugiono menggarisbawahi posisi resmi Jakarta: "Karena tanpa ketahanan di kedua sektor ini, kedaulatan negara akan sulit terwujud sepenuhnya."
Masif. Setidaknya itulah ambisi yang ingin ditampilkan.
Di level yang lebih strategis, kehadiran Prabowo di Cebu dibaca sebagai bagian dari pola diplomasi yang lebih ambisius. Indonesia tidak sekadar hadir sebagai peserta forum, tapi tampil membawa agenda. Dari keanggotaan BRICS, tarif nol persen dengan 27 negara Uni Eropa, hingga keterlibatan dalam isu Palestina, pemerintah Prabowo sedang membangun reputasi sebagai aktor yang ikut menentukan arah, bukan hanya merespons.
Kalau data dan komitmen ini bisa dipercaya, ini bukan diplomasi biasa.
Pertanyaan yang tersisa: apakah penguatan APSA dan APTERR ini akan berhenti di tataran deklarasi, atau benar-benar dieksekusi dalam mekanisme yang mengikat? Sejarah ASEAN penuh dengan komitmen yang tampak solid di atas kertas, lalu melunak begitu masuk meja implementasi. Pasar akan menilai dari hasilnya, bukan dari komunike.