Dua geng kriminal terbesar Brasil kini resmi masuk daftar teroris versi Washington. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 28 Mei mengumumkan penambahan Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV) ke dalam Daftar Teroris Global Khusus (SDGT), dengan efek penetapan Organisasi Teroris Asing (FTO) berlaku mulai 5 Juni.
Departemen Luar Negeri AS menyebut PCC dan CV bukan sekadar geng jalanan biasa. Gabungan keduanya diperkirakan punya lebih dari 50.000 anggota aktif, jaringan yang sudah lama menembus batas wilayah Brasil, merambah perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, hingga serangan langsung terhadap aparat dan pejabat pemerintah. Cukup besar, menurut kacamata Washington, untuk dikategorikan ancaman keamanan transnasional.
Konsekuensinya tidak main-main. Seluruh aset yang terhubung dengan kedua geng di wilayah AS akan dibekukan. Siapa pun yang terbukti memberi "dukungan materi" kepada mereka bisa dikriminalisasi, termasuk warga yang diperas dan terpaksa membayar uang perlindungan. Para ahli memperingatkan aturan ini justru bisa menghantam warga sipil di kawasan miskin yang selama ini jadi basis operasi PCC dan CV.
Presiden Luiz Inácio Lula da Silva langsung merespons keras. Dalam pernyataan 435 kata yang diunggah di akun media sosial resminya sehari setelah pengumuman Rubio, Lula menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan PCC dan CV berbeda secara fundamental dari terorisme internasional. "Kekerasan yang mereka lakukan bertujuan menghasilkan keuntungan melalui perdagangan narkoba dan senjata, bukan untuk mencapai tujuan politik atau perubahan sistem," tulisnya.
Tapi Lula tidak berhenti di situ. Ia melempar tuduhan yang jauh lebih politis: penetapan ini adalah hasil lobi keluarga Bolsonaro di Washington. Senator Flávio Bolsonaro, putra sulung mantan presiden Jair Bolsonaro yang kini menjalani hukuman 27 tahun penjara atas upaya kudeta pasca-pemilu 2022, tercatat sempat menemui Trump di Gedung Putih dan secara terbuka mendorong label teroris untuk PCC dan CV. "Sangat disayangkan, sekali lagi, anggota keluarga Bolsonaro datang ke Amerika Serikat untuk mengajak pihak asing campur tangan dalam urusan Brasil," tulis Lula.
Subteks politiknya cukup telanjang. Survei Datafolha per 16 Mei menempatkan Lula dan Flávio dalam posisi imbang, 45 persen versus 45 persen, menjelang pemilu Oktober 2026. Margin setipis itu membuat setiap isu kedaulatan atau keamanan nasional bisa jadi bahan bakar kampanye yang efektif di kedua kubu. Pertanyaannya, berapa lama dinamika ini akan terus dipanas-panasi?
Lula juga memperingatkan bahwa label teroris dari AS bisa dipakai sebagai dalih intervensi militer. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Pemerintahan Trump sebelumnya sudah memberlakukan sanksi terhadap produk Brasil pada Agustus 2025 dengan alasan "ketidakadilan" proses hukum Jair Bolsonaro, belum lagi operasi militer di Karibia dan dugaan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu.
Untuk menepis kesan abai terhadap kejahatan terorganisasi, Lula menyebut alokasi dana US$11 miliar untuk program "Brasil Melawan Kejahatan Terorganisasi" tahun ini, ditambah US$2 miliar untuk reformasi penjara dan pemberantasan jaringan senjata ilegal. Angka yang tidak main-main, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi angka sebesar itu pun agaknya belum cukup untuk menutup polemik yang sudah telanjur meledak di tingkat diplomatik.
Apakah penetapan ini efektif secara operasional, atau lebih berfungsi sebagai sinyal politik Trump kepada Brasilia? Bagi investor dengan eksposur ke aset Brasil, ketegangan diplomatik AS-Brasil ini layak dicermati. Belum ada tanda-tanda melandai.