Pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengunci postur APBN 2027 pada Kamis (24/9/2026). Pendapatan dan belanja negara masing-masing naik sekitar Rp 9,1 triliun dari usulan awal, sedangkan target defisit tetap Rp 671,16 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Kesepakatan ini menjadi tahap penting sebelum RUU APBN 2027 dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Konteksnya tidak sederhana. Pembahasan berlangsung setelah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara pertengahan bulan ini, artinya Suahasil langsung nyemplung ke negosiasi anggaran tanpa banyak pemanasan.
Pendapatan negara disepakati Rp 3.435,10 triliun, naik dari usulan awal Rp 3.426,03 triliun. Pendorong utamanya adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 2.911,95 triliun, di dalamnya pajak Rp 2.593,35 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp 318,60 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ikut terkerek menjadi Rp 522,48 triliun dari Rp 517,41 triliun sebelumnya.
Dari sisi belanja, total pengeluaran negara ditetapkan Rp 4.106,26 triliun. Belanja kementerian dan lembaga melonjak dari Rp 1.504,74 triliun menjadi Rp 1.556,89 triliun, sementara belanja non-K/L dipangkas dari Rp 1.857,45 triliun ke Rp 1.814,36 triliun. Transfer ke daerah tetap Rp 735 triliun.
Yang agaknya lebih menarik dicermati: keputusan memotong subsidi energi. Alokasinya ditetapkan Rp 261,50 triliun, turun Rp 11,44 triliun dari usulan awal Rp 272,95 triliun. Pemotongan terbesar jatuh pada subsidi elpiji tabung 3 kilogram yang anjlok dari Rp 114,14 triliun menjadi Rp 103,05 triliun. Subsidi BBM tertentu turun tipis dari Rp 28,69 triliun ke Rp 28,34 triliun. Ketua Banggar Said Abdullah menegaskan penyesuaian ini didorong penurunan volume penyaluran, bukan perubahan harga. Volume BBM tertentu ditetapkan 19,561 juta kiloliter, elpiji 3 kilogram 8 juta metrik ton.
Meski dipangkas dari usulan, Rp 261,50 triliun itu masih jauh di atas outlook realisasi 2026 sebesar Rp 227,25 triliun. Jadi ini bukan penghematan dramatis, lebih ke koreksi proyeksi.
Dari sisi fiskal keseluruhan, keseimbangan primer masih mencatat defisit Rp 20,85 triliun dan pembiayaan anggaran ditetapkan Rp 671,16 triliun. "Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, melindungi, dan tetap kita upayakan untuk kredibel," tegas Suahasil dalam rapat kerja tersebut.
Suahasil memastikan kebijakan fiskal 2027 tidak jatuh ke mode defensif. "Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi. Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur," ujarnya.
Ekonom Indef Eko Listyanto menilai tambahan belanja Rp 9,1 triliun itu harus mengalir ke sektor-sektor yang benar-benar menggerakkan ekonomi di akar rumput. "Saat ini yang diperlukan adalah belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui insentif industri manufaktur, penguatan dan insentif UMKM, serta konektivitas infrastruktur," kata Eko.
Pertanyaannya kemudian: apakah kenaikan belanja K/L sebesar Rp 52 triliun itu memang mengalir ke sana, atau tersedot ke pos-pos rutin yang tidak terlalu menggerakkan roda ekonomi? Kalau data realisasi nanti bicara lain, bisa jadi APBN 2027 hanya ekspansif di atas kertas. Itu yang perlu diawasi ketat saat anggaran mulai berjalan.