Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto naik podium Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara untuk menyampaikan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, sekaligus merayakan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Pasar tidak sekadar menunggu angka-angka.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 sudah bocor sejak Mei lalu: 5,8-6,5 persen. Inflasi dipatok 1,5-3,5 persen, rupiah diasumsikan di kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, dan defisit dirancang tidak melampaui 2,4 persen PDB. Di atas kertas, postur itu tampak tertib. Di lapangan, ceritanya lain.
Dunia usaha mengernyitkan dahi, terutama soal batas atas 6,5 persen. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengakui peluang itu masih ada, tapi syaratnya tidak ringan. "Pertumbuhan 5,8% masih memiliki ruang untuk dikejar apabila fundamental domestik tetap kuat dan investasi swasta dapat dipercepat. Namun, untuk mendekati 6,5%, dibutuhkan akselerasi yang lebih struktural dan tidak cukup hanya mengandalkan stimulus jangka pendek atau faktor musiman," jelasnya.
Kuartal II-2026: 5,29 persen. Solid, tapi belum merata. Industri pengolahan, tulang punggung lapangan kerja formal, hanya tumbuh 4,52 persen, tertinggal dari rata-rata nasional. Tekanan biaya produksi, pelemahan nilai tukar, dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya masih menghimpit sejumlah sektor riil. Dari posisi itu, lompatan ke 6,5 persen bukan sekadar soal stimulus. Shinta menyebutnya butuh "structural breakthrough", tapi bahkan frasa itu pun terdengar seperti pengakuan betapa beratnya.
Problema fiskalnya juga bukan perkara kecil. Defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar ke 2,85 persen PDB, jauh dari target awal 2,68 persen. Beban subsidi dan kompensasi meledak 44,4 persen di semester I, mencapai Rp 233 triliun. Pertanyaannya, dari lubang sedalam itu, bagaimana pemerintah menekan defisit ke bawah 2,4 persen PDB di 2027 sambil tetap mendanai delapan kluster prioritas nasional, mulai kedaulatan pangan hingga kemiskinan ekstrem nol persen? Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet tidak banyak basa-basi: pilihan yang tersedia sama-sama pahit, dorong penerimaan habis-habisan atau potong belanja besar-besaran. "Ruang fiskal riil untuk membiayai program baru sebenarnya lebih sempit dari yang terlihat," ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis jadi salah satu medan konsolidasi ini. Setelah alokasi 2026 dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, Banggar DPR memproyeksikan anggaran MBG 2027 turun lagi ke kisaran Rp 174 triliun, dengan jumlah titik layanan (SPPG) diciutkan dari rencana 27.000 menjadi sekitar 21.000 titik. Bagi Yusuf, penyesuaian ini krusial, setiap rupiah yang bisa dihemat di sini langsung mengurangi tekanan terhadap pembiayaan utang jangka menengah. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi sudah menunggu: anggaran MBG harus dipisahkan dari pos pendidikan paling lambat di APBN 2028.
Dua isu yang sempat bikin pasar tidak tenang sudah diredam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis rumor penghapusan batas defisit 3 persen PDB dan wacana BI di bawah kendali eksekutif. "Enggak ada niat seperti itu. Bahkan, Presiden amat firm dengan menjalankan fiskal sesuai dengan aturan kehati-hatian," tegasnya. Pasar sedikit bernapas lega. Tapi pertanyaan substansial belum terjawab.
Bagi investor global, angka-angka dalam RAPBN bukan lagi satu-satunya yang dibaca. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut perhatian justru lebih tertuju pada narasi besar yang mengikat seluruh komponen itu jadi satu kerangka, bagaimana fiskal, moneter, pembiayaan pembangunan lewat Danantara, dan strategi eksternal Indonesia berbicara dalam satu bahasa yang kohesif. "Perhatian investor kemungkinan akan lebih tertuju pada narasi kebijakan yang disampaikan Presiden dibanding sekadar parameter angka-angka dalam RAPBN 2027," kata Fakhrul.
Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menambahkan dimensi yang agaknya sering luput: mesin pertumbuhannya. Target tinggi tanpa peta jalan yang jelas untuk memperkuat daya beli, menyerap tenaga kerja formal, dan menopang industri padat karya di tengah gelombang PHK yang belum selesai, itu cuma angka di atas kertas. "Pemerintah sebaiknya tidak hanya menawarkan target pertumbuhan tinggi, tetapi juga menunjukkan mesin pertumbuhan yang jelas," kata Rizal.
Pidato hari ini bukan sekadar seremonial kemerdekaan. Ini ujian konsistensi pertama Prabowo di tahun ketiga pemerintahannya, dan pasar sedang mencatat dengan cermat.