Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan perintah keras pada Rabu (16/7/2026): siapa pun warga Israel yang terbukti berada di wilayah Malaysia akan langsung diusir, tanpa pengecualian dan tanpa tawar-menawar.
Pernyataan itu disampaikan Anwar dalam konferensi pers, merespons laporan yang beredar soal dugaan kehadiran warga Israel di negeri jiran tersebut. Seluruh aparat keamanan dan instansi terkait, kata dia, sudah diperintahkan melakukan penyelidikan menyeluruh. "Kami sedang melakukan penyelidikan sekarang dan kami tidak akan mengizinkannya, karena kami tidak mengakui Israel. Karena itu, tindakan yang diperlukan harus diambil. Jika terbukti ada warga Israel, mereka akan segera dideportasi," ujar Anwar, seperti dikutip kantor berita nasional Malaysia, Bernama.
Bukan kebijakan dadakan. Malaysia sudah puluhan tahun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan Kuala Lumpur secara konsisten menolak mengakui negara itu di forum internasional mana pun. Anwar, yang dikenal sebagai salah satu suara paling keras di Asia Tenggara soal isu Palestina, agaknya tidak berniat melunakkan posisi itu sedikit pun.
Yang memberi dimensi baru pada pernyataan kali ini: Anwar menyebut Menteri Pendidikan Tinggi Dr. Zambry Abdul Kadir akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Sinyal yang cukup gamblang bahwa laporan keberadaan warga Israel itu bersinggungan dengan lingkungan kampus atau institusi pendidikan, meski belum ada konfirmasi resmi soal konteks spesifiknya.
Bila deportasi benar dilaksanakan, pesannya jelas. Malaysia tidak cuma bersuara lantang di sidang PBB lalu pulang dan lupa. Bagi pelaku pasar yang mencermati peta geopolitik kawasan, entah kebetulan atau tidak, kebijakan semacam ini bisa jadi variabel yang memengaruhi iklim investasi, khususnya dari entitas yang punya keterkaitan dengan Israel. Pertanyaannya sekarang: seberapa jauh jaring penyelidikan ini akan melebar?