Anggaran tambahan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp67 triliun resmi dipangkas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah efisiensi itu dalam konferensi pers APBN Kita April 2026, Selasa malam, menegaskan bahwa alokasi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan lagi menyentuh angka Rp355 triliun seperti yang ditetapkan sebelumnya.
Komposisi anggaran MBG tahun ini terdiri dari dua pos: Rp268 triliun dari APBN induk dan Rp67 triliun dana tambahan. Bagian tambahan itulah yang kini dipotong. "Tapi nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden," ungkap Purbaya, tanpa merinci ke mana selisih anggaran itu akan direalokasikan.
Realisasi penyerapan hingga akhir April tercatat Rp75 triliun, sekitar 22,4% dari total alokasi. Agaknya angka serapan yang belum terlalu tinggi ini ikut mendorong keputusan pemangkasan, meski Purbaya bersikeras motifnya murni efisiensi. Badan Gizi Nasional dimintanya bekerja "lebih efektif dan efisien dalam membelanjakan uang negara." Ia juga meminta publik berhenti menyudutkan program tersebut. "Jadi jangan nyalah-nyalain MBG lagi. Kita sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," tegasnya.
Sejauh ini program yang anggarannya meledak jauh melampaui alokasi awal Rp71 triliun di 2025 itu diklaim telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Bukan angka kecil.
Sehari berselang, Prabowo tampil dengan narasi yang berbeda nada. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), ia menyebut MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan mesin pencipta kerja. "Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur," klaim Prabowo, merujuk pada tenaga kerja yang terserap di ribuan dapur SPPG.
Angka itu bagian dari klaim yang lebih lebar. Menteri Investasi Rosan Roeslani dilaporkan menyampaikan total lapangan pekerjaan baru yang sudah tercipta mencapai 2,7 juta. Prabowo juga menyinggung efek berganda MBG terhadap rantai pasok pangan. "Kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita," ujarnya.
Dua narasi dalam dua hari berturut-turut ini ibarat pedang bermata dua. Kemenkeu memangkas anggaran dengan alasan efisiensi; Istana membangun citra MBG sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya, bisakah keduanya benar pada saat bersamaan? Kalau data realisasi bisa dipercaya, jawabannya mungkin ada, tapi butuh waktu untuk terlihat.