Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan efisiensi lanjutan yang akan memangkas pagu anggaran Makan Bergizi Gratis dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp228 triliun. Potongannya lebih dari Rp100 triliun, dan itu bukan angka kecil untuk program yang sudah jadi taruhan politik pemerintahan Prabowo.
Rencana ini disampaikan langsung Kepala BGN Nanik S. Deyang saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Kamis (25/6). Purbaya mengakui nilainya cukup besar, meski belum menyebut angka spesifik saat itu.
Namun hampir bersamaan, Purbaya justru mengumumkan pembentukan tim khusus untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran MBG di daerah. Tim itu melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Bukan kebetulan waktunya berdekatan, agaknya. Pemerintah paham bahwa distribusi dana program sebesar ini rawan bocor, dan tidak mau menunggu audit BPK dulu baru bereaksi.
Tiga isu lain turut mewarnai hari itu.
Kementerian ESDM sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu demi menjaga pasokan ke pembangkit PLN. Juru Bicara ESDM Dwi Anggia menyebutnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan kementerian selaku regulator. Eksportir batu bara kalori menengah ke bawah patut waspada: pembatasan serupa bisa berulang kapan saja kalau cadangan untuk kelistrikan mulai menipis.
Dari Jawa Timur, kabar soal dua perusahaan komponen otomotif yang disebut-sebut hendak relokasi ke Vietnam sempat memancing spekulasi gelombang PHK baru. Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Ketua Satgas Mitigasi PHK, menegaskan tidak ada perusahaan yang hengkang. Rencana relokasi itu ditunda untuk sementara. Kata "sementara" yang patut dicermati.
Rp6,81 triliun. Itu angka penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang dibukukan DJP per 31 Mei 2026, dengan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai penyumbang terbesar. Di tengah tekanan penerimaan pajak yang belum reda, kantong digital ini setidaknya masih tumbuh konsisten.
MBG, batu bara, relokasi pabrik, pajak digital. Empat cerita yang sekilas tak nyambung, tapi semuanya bermuara ke pertanyaan yang sama: seberapa kuat fondasi fiskal kita untuk menanggung semua ambisi ini sekaligus?