Angka Rp 335 triliun yang semula ditetapkan sebagai pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 agaknya tidak akan pernah terpakai penuh. Pemerintah sudah memangkasnya ke Rp 268 triliun pada Mei lalu, dan kini potongan berikutnya sudah di depan pintu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan efisiensi tambahan sekitar Rp 40 triliun sedang dalam proses finalisasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Jika angka itu terkonfirmasi, total anggaran MBG bisa luruh ke kisaran Rp 228 triliun, atau amblas lebih dari 30 persen dari pagu awal. Bukan koreksi kecil.
"Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). BGN diberi waktu dua pekan untuk merampungkan hitungan final.
Purbaya berulang kali menegaskan pisau efisiensi hanya menyasar komponen nonmakanan: tata kelola operasional, skema distribusi, dan insentif satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kualitas dan nilai gizi makanan per porsi, katanya, tidak akan disentuh. "Justru malah harus dipastikan makanannya tetap bergizi," tegasnya.
Empat langkah efisiensi sudah disetujui DPR bersama BGN. Pertama, mengevaluasi cakupan penerima manfaat, termasuk membuka opsi pengurangan untuk kelompok siswa SMA. Kedua, memangkas frekuensi distribusi dari enam hari menjadi lima hari sepekan, sehingga tidak ada distribusi di hari libur sekolah maupun hari libur nasional. Ketiga, menyesuaikan insentif SPPG yang selama ini dipukul rata Rp 6 juta agar berbasis jumlah penerima manfaat yang dilayani. Keempat, menerapkan klusterisasi SPPG sesuai kapasitas dan kinerja.
Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin membenarkan bahwa BGN sudah berkomitmen pada angka penghematan Rp 40 triliun saat rapat bersama parlemen. "Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kami akan melakukan exercise penghematan Rp 40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," kata Zainul dalam keterangan tertulis.
Ada perubahan struktural yang tidak kecil dampaknya: Kemenkeu akan turun langsung mengawasi SPPG di daerah, terpisah dari pengawasan internal BGN. Purbaya menyebutnya mekanisme independen agar tidak ada celah kong-kalikong. "Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Saya punya alat dan bisa kontrol ke anggaran," ucapnya. Kalau ditemukan penyimpangan serius, penghentian operasi unit bukan gertakan kosong. "Kalau jelek, ya, kita bilang jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya, tutup," tambah Purbaya. Evaluasi dijadwalkan setiap dua bulan sekali mulai pekan depan.
Dari sisi fiskal, penghematan ini bisa jadi kabar baik bagi APBN 2026 yang sedang terjepit. Purbaya optimistis defisit tidak akan melampaui ambang 3 persen dari PDB, apalagi tekanan subsidi energi juga mereda seiring koreksi harga minyak global. "Kondisi fiskal aman. Defisit tidak akan melebihi 3 persen, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar," katanya, klaim yang masih perlu diuji oleh realisasi belanja semester kedua.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan bahwa efisiensi perlu terukur agar tidak menggerus efektivitas. Ia menyoroti gap yang kerap muncul antara data makro yang tampak stabil dengan tekanan daya beli nyata di lapisan bawah. "Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Itu sebabnya sering muncul gap antara klaim makro yang terlihat stabil dan keluhan masyarakat di pasar," tutur Wisnu. Entah kebetulan atau tidak, pernyataan ini muncul persis ketika pemerintah menyisir anggaran program yang menyentuh langsung piring makan jutaan orang.
Penolakan pun datang dari arah yang tidak terduga. Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Akhmad Sodiq, bersama jajarannya secara terbuka menolak MBG setelah mahasiswa mendesak pernyataan sikap resmi. Keras. Program ini, menurut pernyataan sikap yang dibacakan Sodiq, "secara terang-terangan memangkas dana pendidikan, kesehatan, APBN dan pada akhirnya merugikan rakyat." Unsoed juga sekaligus menolak Koperasi Merah Putih.
Merespons penolakan itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman membuka pintu dialog lewat layanan KSP Mendekat. Ia mengaku belum menerima satu pun permintaan dialog dari pihak yang menolak MBG. "Sampai sekarang saya belum, tapi saya akan terbuka, bukan saya, pemerintah akan terbuka," kata Dudung di Istana, Jumat (26/6/2026). Klaimnya soal keterbukaan terasa sedikit ironis ketika yang menolak sudah termasuk sivitas akademika sebuah universitas negeri.
Dua pekan ke depan, angka final penghematan MBG akan ditentukan. Bagi fiskal negara, ini soal ruang napas APBN. Bagi jutaan penerima manfaat, pertanyaannya lebih sederhana: apakah piring mereka tetap terisi?