Tiga juta lapangan kerja. Angka itu yang dilempar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai target dari program hilirisasi sektor perkebunan yang kini tengah berjalan, dengan batas waktu 2029 sebagai patokannya.
Amran menyampaikan target tersebut dalam acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6), yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Forum ini agaknya dipilih sebagai panggung yang tepat untuk mengumumkan ambisi besar pemerintah di sektor pertanian.
Program hilirisasi ini menyasar tujuh komoditas perkebunan dengan permintaan tinggi: tebu, kelapa, kakao, kopi, jambu mete, lada, dan pala. Penanaman berlangsung pada periode 2025 hingga 2027 di atas lahan seluas 870.000 hektare. Bukan skala kecil.
Seluruh rantai awal ditanggung negara. Bibit, pengolahan, hingga penanaman disebut Amran gratis untuk petani. "Bibit gratis, pengolahan gratis, penanaman gratis. Ini dari Bapak Presiden langsung," katanya. Klaim yang masih perlu dibuktikan realisasinya di lapangan, mengingat program subsidi pertanian dengan janji serupa bukan kali ini saja muncul.
Amran secara khusus menyoroti tiga komoditas, yakni kelapa, CPO, dan gambir, yang diklaim memiliki potensi hilirisasi hingga Rp35.000 triliun. Angka yang, jujur saja, sulit dicerna tanpa rincian metodologi perhitungannya. Kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, setidaknya angka itu menggambarkan seberapa serius pemerintah memandang industri hilir berbasis perkebunan.
Konteks lebih luas dari program ini adalah dorongan pemerintahan Prabowo untuk mereplikasi model hilirisasi nikel ke sektor agrikultur. Komoditas perkebunan selama ini diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah besar justru dinikmati industri pengolah di luar negeri. Ibarat pedang bermata dua, kebijakan ekspor bahan baku selama puluhan tahun memang mendatangkan devisa, tapi sekaligus mengunci Indonesia sebagai pemasok murah.
Pertanyaannya, apakah 870.000 hektare lahan bisa tergarap sesuai jadwal? Tiga juta lapangan kerja, angka yang tidak main-main, akan ditagih petani dan pasar pada 2029.