Tiga negara, satu misi. Anthony Albanese terbang dari Singapura ke Brunei lalu ke Malaysia dalam rentang sepekan, bukan kunjungan seremonial. Ini operasi penyelamatan.
Australia sedang terjepit. Soal angka persisnya, ada selisih antar sumber: Kumparan menyebut 80 persen, CNBC Indonesia menyebut 90 persen. Tapi biar angkanya mana yang benar, yang jelas ketergantungannya masif. Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya mengalirkan sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia, masih belum bisa diandalkan sepenuhnya meski gencatan senjata AS-Iran sudah berlaku sejak 8 April. Dampaknya sudah terasa di lapangan: 216 SPBU di seluruh Australia kehabisan diesel, setara 2,7% dari total stasiun pengisian yang ada. Cadangan bensin nasional? Cukup untuk 39 hari.
Bukan angka yang bisa dianggap enteng.
Albanese mendarat di Singapura lebih dulu, langsung meninjau Pulau Jurong, pusat kilang minyak utama negara kota itu yang selama ini memasok lebih dari seperempat kebutuhan bahan bakar olahan Australia. Ia bertemu PM Lawrence Wong dan menegaskan kepentingan bersama. "Adalah kepentingan kedua negara kita untuk terlibat satu sama lain guna memastikan bahwa kita berdua adalah pemasok yang dapat diandalkan," kata Albanese. Hubungan ini memang timbal balik: Australia adalah pemasok gas alam cair terbesar kedua bagi Singapura.
Dari Singapura, jadwal berlanjut ke Bandar Seri Begawan dan Kuala Lumpur pada 14-17 April. Albanese menemui Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Anwar Ibrahim, dengan Menlu Penny Wong ikut dalam rombongan. Pilihan destinasi bukan sembarangan. Malaysia adalah pemasok bahan bakar olahan terbesar ketiga bagi Australia sekaligus menyuplai sekitar 10 persen impor urea. Brunei, meski skalanya lebih kecil, menyumbang sekitar 9 persen impor diesel dan 11 persen impor urea Australia. "Melibatkan mitra penting di kawasan seperti Brunei dan Malaysia akan membantu memastikan pasokan energi Australia tetap aman," ujar Albanese kepada Reuters, Senin (13/4).
Soal urea, masalahnya agaknya sama seriusnya dengan krisis BBM, kalau tidak lebih. Sekitar 60% pasokan urea Australia biasanya melintas Selat Hormuz. Gangguan di jalur itu berarti ancaman langsung terhadap produktivitas pertanian, sektor yang menopang ekspor gandum, daging sapi, wol, dan produk susu ke pasar global. Kementerian Keuangan Australia mengestimasi konflik ini berpotensi mendongkrak harga pangan 3 hingga 4 persen dalam waktu dekat, didorong lonjakan biaya bahan bakar dan pupuk.
Responsnya: satgas. Menteri Pertanian Julie Collins mengumumkan pembentukan kelompok kerja bersama industri pupuk pada Minggu (12/4), sekaligus menegaskan bahwa cadangan urea saat ini masih memadai dan pengiriman yang sedang berjalan diharapkan tiba sesuai jadwal.
Solusi jangka panjangnya ada. Proyek Perdaman Urea Plant senilai A$6,5 miliar di wilayah Pilbara, Australia Barat, ditargetkan mulai berproduksi pertengahan 2027. Tapi pertengahan 2027 masih jauh. Krisis sedang berjalan sekarang, bukan dua tahun lagi.
Pemerintah negara bagian Australia Barat mempertimbangkan cadangan diesel terpisah di tingkat lokal, dengan alasan bahwa stok wajib federal tidak seluruhnya tersimpan di wilayah barat, sehingga kurang efektif saat distribusi kritis. Di level federal, kampanye publik senilai A$20 juta bertajuk "Every Little Bit Helps" diluncurkan untuk mendorong efisiensi konsumsi energi masyarakat. Kampanye kesadaran publik saat krisis energi sedang membara, entah kebetulan atau tidak, terasa seperti pilihan terakhir sebelum langkah yang lebih drastis.
Gambaran besarnya: Australia yang selama ini dikenal sebagai eksportir komoditas raksasa kini berlomba mengamankan sisi impornya sendiri. Ibarat pedang bermata dua, ketergantungan pada satu jalur laut macam Selat Hormuz selama ini tak pernah terasa mendesak, sampai jalur itu betul-betul dihajar. Pertanyaannya sederhana tapi berat: berapa banyak negara lain yang masih menganggap kerentanan serupa sebagai masalah masa depan? Bagi Indonesia yang berdiri tepat di sebelahnya, cermin ini layak dicermati.