Ketika Washington dan Teheran saling mengancam di meja perundingan, sosok yang paling menentukan arah Iran justru bukan diplomat, bukan menteri luar negeri, dan bukan pula presiden. Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, komandan yang masuk daftar buronan Interpol dan dikenai sanksi AS, disebut-sebut paling berpengaruh di balik setiap keputusan besar Teheran.
Vahidi mengambil alih posisi Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) setelah pendahulunya, Mohammad Pakpour, tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu, tepat di hari pertama perang meletus. Bukan pilihan yang mengejutkan bagi mereka yang paham struktur kekuasaan Iran. Bagi Washington, kenaikan Vahidi adalah sinyal keras bahwa strategi melumpuhkan elite militer Iran tidak menghasilkan mitra negosiasi yang lebih lunak.
Paras Vahidi jarang muncul di depan kamera. Foto yang sempat viral memperlihatkan dirinya bertemu menteri dalam negeri Pakistan langsung dibantah media Iran, yang mengklaim gambar itu berasal dari tahun 2024. Vahidi memang lebih nyaman bermain dari balik layar, sementara wajah resmi diplomasi Iran diserahkan kepada ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan menteri luar negeri Abbas Araghchi.
Tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Di bawah kendalinya, IRGC disebut memperketat cengkeraman atas jalur strategis minyak dunia. Tuntutan Teheran dalam putaran negosiasi terbaru pun dinilai semakin keras, tanpa konsesi besar, terutama soal pengayaan nuklir yang tetap menjadi batu sandungan utama.
"Dia berpengaruh, tapi bagian dari sebuah sistem," kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group. "Keputusan dibuat secara konsensual, dan Vahidi memiliki suara yang sangat keras."
Danny Citrinowicz, mantan pejabat intelijen militer Israel, bahkan lebih blak-blakan. Ia menyebut Vahidi sebagai figur "sangat dominan" yang tidak bisa dilewati dalam setiap pengambilan keputusan. "Anda tidak dapat menyetujui sesuatu tanpa melewatinya," kata Citrinowicz. "Dia termasuk orang yang mengatakan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, jika Trump ingin kembali berperang, selamat datang."
Trump sendiri, pada Rabu pagi pekan ini, mengakui AS nyaris kembali melancarkan serangan ke Iran. Ia menyebut Washington masih membuka ruang negosiasi, tapi nadanya tidak kalah keras. "Kita berada di tahap akhir Iran. Kita lihat apa yang terjadi. Kita akan memiliki kesepakatan atau melakukan beberapa hal yang sedikit buruk," ujar Trump kepada wartawan. Vahidi merespons dengan peringatan bahwa agresi tambahan terhadap Iran akan memicu eskalasi yang melampaui konflik regional terbatas.
Rekam jejak Vahidi panjang dan tidak sederhana. Lahir di Shiraz pada 1958, ia ditempa oleh perang Iran-Irak dan konflik panjang melawan Barat. Komandan pertama Pasukan Quds, Wakil Kepala IRGC, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Satu nama, empat jabatan besar. Interpol mencarinya terkait dugaan keterlibatan dalam pengeboman pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires, Argentina, pada 1994, yang merenggut 85 nyawa. Sanksi AS dijatuhkan lagi pada 2022, kali ini karena Departemen Keuangan AS menilai ia mendukung tindakan keras aparat terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan hijab, menyusul kematian Mahsa Amini.
Pada April lalu, Institute for the Study of War (ISW) di Washington mencatat bahwa kesiapan Vahidi menghentikan pembicaraan AS-Iran sewaktu-waktu menunjukkan Teheran benar-benar siap melanjutkan perang jika situasi menuntutnya. Bukan gertakan kosong dari seorang jenderal yang hidupnya sudah lama dihabiskan di garis konflik.
Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang memimpin Iran. Tapi seberapa jauh Vahidi bersedia bergerak mundur. Kalau data rekam jejaknya bisa jadi acuan, jawabannya agaknya sudah cukup jelas.