Angka 73 persen itu bukan sembarang klaim. Survei nasional Maret 2026 mencatat tujuh dari sepuluh warga Indonesia menyatakan siap berperang membela negara jika situasi mengharuskan. Data itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kuliah umum kebangsaan di Institut Mpu Kuturan (IMK) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Jumat (15/5), di hadapan ratusan mahasiswa dan tamu undangan dari berbagai elemen.
Survei yang sama mencatat 98 persen masyarakat Indonesia mengaku bangga dengan identitas kebangsaannya. Enam puluh delapan persen hafal Pancasila. Muzani menyebut angka-angka ini sinyal bahwa fondasi bernegara Indonesia secara fundamental masih kokoh. "Dari survei itu ditanya, apakah saudara siap membela negara, termasuk berperang jika negara memerlukan saudara untuk ikut membela negara? 73 persen siap berperang. 68% juga hafal Pancasila. Ini menunjukkan bahwa pijakan bernegara kita sudah baik," katanya.
Forum bertema "Memperkokoh Persatuan dalam Bingkai Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045" itu dihadiri sejumlah pejabat lintas institusi. Dari sisi legislatif, hadir Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama Wakil Ketua I Nyoman Gede Wandira Adi dan Wakil Ketua III Kadek Widana. Perwakilan DPRD Provinsi Bali, DPRD Jawa Barat, Dirjen Binmas Hindu RI, serta Sekretaris Daerah Buleleng turut mengisi kursi. Kehadiran mereka, setidaknya secara simbolis, menunjukkan bahwa diskursus kebangsaan belum sepenuhnya ditinggal kalangan legislatif.
Tapi Muzani tidak berhenti pada nasionalisme abstrak. Ia menyentuh hal yang lebih terasa di dompet: konflik bersenjata di Timur Tengah dan Eropa yang mendorong harga kebutuhan pokok merangkak naik. Perang, kata Muzani, membuat banyak hal menjadi sulit. Mahasiswa tidak bisa sekadar mengandalkan semangat tanpa bekal keterampilan dan inovasi nyata. "Perang menyebabkan kebutuhan kita menjadi sulit. Itu semua harus kita hadapi. Karena itu, kita harus memiliki kemampuan dan ketahanan diri yang baik. Mahasiswa harus memiliki kemandirian dan inovasi yang baik," terangnya.
Rektor IMK Singaraja I Gede Suwindia menyambut kunjungan Muzani sebagai momentum penting bagi penguatan nilai kebangsaan di kampus berbasis Hindu itu. Pada sela forum, Suwindia menyampaikan kebutuhan anggaran pembangunan gedung pascasarjana senilai Rp54 miliar. Proyek itu kini baru memasuki tahap kedua, mencakup basement dan struktur lantai satu. Belum rampung. Penyelesaiannya terhalang keterbatasan dana, dan Muzani berjanji meneruskan permintaan tersebut ke Kementerian Agama.
Ada ironi ringan di sini, agaknya. Forum yang berbicara tentang Indonesia Emas 2045 harus diselingi lobi anggaran kampus yang belum kelar karena cekak biaya. Begitulah kondisi lapangan: semangat nasionalisme bisa membubung, urusan infrastruktur pendidikan tetap butuh perjuangan sendiri.
Soal 2045, Muzani menegaskan fondasi menuju Indonesia maju tidak cukup bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi. Persatuan, kesetiaan pada Pancasila, dan ketahanan ideologi menghadapi polarisasi sosial serta banjir informasi digital juga masuk hitungan. Pertanyaannya, berapa lama semangat survei itu bertahan kalau infrastrukturnya masih minta tolong satu per satu ke Senayan?