Pertemuan dua pemimpin di kompleks kepresidenan Turki di Ankara, Rabu (12/8/2026), menghasilkan pesan yang cukup keras untuk didengar dunia: Gaza bukan variabel yang bisa dinegosiasikan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas hadir atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Di depan mikrofon konferensi pers bersama, ia menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang agaknya dirancang untuk memotong segala spekulasi soal solusi alternatif. "Tidak mungkin ada negara di Gaza, dan tidak mungkin ada negara tanpa Gaza," tegasnya. Bukan retorika kosong. Kalimat itu respons langsung terhadap gagasan-gagasan yang beredar di forum internasional soal pemisahan nasib Gaza dari Tepi Barat.
Abbas menyebut pembicaraannya dengan Erdogan "sangat penting dan produktif", mencakup perkembangan kawasan hingga penguatan hubungan bilateral. Inti tuntutannya tidak bergeser: akhiri pendudukan, bentuk negara Palestina merdeka, jadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ia juga menyerukan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan pemulihan segera kedaulatan Palestina yang sah atas Gaza.
Soal kemanusiaan, frustrasi Abbas terasa tanpa perlu ia sembunyikan. Gencatan senjata memang tercapai berkat upaya Turki, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, namun bantuan kemanusiaan belum juga masuk ke wilayah kantong itu. Di atas itu semua, Israel disebut masih menahan dana milik Palestina sekitar 6,5 miliar dolar AS. Setara kurang lebih Rp106 triliun. Angka yang tidak main-main untuk otoritas yang tengah merintis fondasi negara.
Erdogan tak lebih lunak. Presiden Turki itu memperingatkan bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, melainkan ancaman eksistensial terhadap gagasan negara Palestina itu sendiri. Mengutip data PBB, ia menyebut sekitar 3.800 warga Palestina telah mengungsi sepanjang 2026 akibat kekerasan, pembongkaran rumah, dan penggusuran, dengan hampir 100 jiwa melayang. "Keberadaan negara Palestina yang berdaulat sedang terancam. Tidak mungkin mengabaikan hal ini atau tetap acuh tak acuh terhadapnya," ujarnya.
Erdogan juga menuding Israel sengaja memanfaatkan kekacauan dan konflik baru di kawasan untuk mendorong isu Palestina keluar dari perhatian dunia. Upaya itu, kata dia, tidak akan berhasil. Turki, ia tandaskan, akan terus memperjuangkan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Rekonstruksi Gaza disebut sebagai prioritas yang perlu segera mendapat kondisi memungkinkan.
Satu topik mendapat porsi tersendiri: Masjid Al-Aqsa. Erdogan menyebutnya sebagai kiblat pertama umat Islam, garis yang tidak boleh dilanggar, dan Turki menentang keras setiap provokasi yang bertujuan mengubah status quo di sana. Bagi Abbas, serangan Israel terhadap situs-situs suci Islam maupun Kristen berlangsung tanpa pandang bulu, klaim yang kian memperkeruh relasi Tel Aviv dengan komunitas internasional.
Rekonsiliasi internal Palestina juga masuk agenda. Erdogan menyambut rencana pemilihan legislatif dan presiden Palestina, yang ia nilai bisa memperkuat persatuan bangsa itu dari dalam. Abbas senada: "Kita adalah satu negara dan akan tetap menjadi satu negara, bersatu di bawah satu badan legislatif dan satu otoritas."
Bagi investor yang memantau geopolitik Timur Tengah, konstelasi ini layak dicermati. Ketegangan yang tak kunjung reda di Tepi Barat dan mandeknya rekonstruksi Gaza, entah kebetulan atau tidak, terus menekan sentimen di sejumlah pasar berkembang yang terhubung dengan kawasan tersebut. Pertanyaannya, berapa lama variabel ini dibiarkan menggantung tanpa resolusi?