Mulai 1 Juli 2026, ratusan wajib pajak dengan kontribusi terbesar bagi kas negara tidak lagi dilayani KPP Pratama biasa. Mereka masuk ke sistem pengawasan yang lebih ketat dan terspesialisasi di bawah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026, yang ditandatangani Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 4 Mei 2026. Total 965 wajib pajak terdampak, tersebar dari KPP Pratama di seluruh Indonesia, kini dikonsolidasikan ke empat KPP khusus.
Pembagiannya begini. KPP Wajib Pajak Besar Satu menampung 301 wajib pajak dari sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan. Terbesar dari sisi cakupan sektor, mengingat kerumitan skema perpajakan di industri ekstraktif dan keuangan yang tak jarang bikin petugas pajak biasa pusing tujuh keliling.
KPP Wajib Pajak Besar Dua mengurus 165 wajib pajak dari sektor industri, perdagangan, dan jasa umum. Dua KPP sisanya fokus ke entitas BUMN dan orang asing: KPP Wajib Pajak Besar Tiga khusus BUMN di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan, dengan 189 wajib pajak. Terbanyak justru ada di KPP Wajib Pajak Besar Empat, yakni 310 wajib pajak, mencakup BUMN jasa sekaligus wajib pajak orang pribadi tertentu termasuk warga negara asing.
Bukan angka kecil.
Latar belakang kebijakan ini adalah evaluasi internal DJP yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wajib pajak kakap yang selama ini tercecer di banyak KPP Pratama dinilai kurang optimal. Dengan skala dan kompleksitas operasional yang jauh berbeda dari wajib pajak pada umumnya, agaknya DJP sudah lama merasakan perlu ada perlakuan berbeda, bukan cuma soal pelayanan, tapi soal pengawasan.
Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan yang kini duduk di Dewan Ekonomi Nasional, menyambut positif langkah ini. Lewat akun X pribadinya @ChatibBasri, ia menyebut kebijakan ini sebagai "arah baru pengawasan DJP terhadap kelompok wajib pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar." Penilaian dari orang yang pernah mengelola APBN, setidaknya bukan sekadar basa-basi.
Pertanyaannya: seberapa besar dampak nyatanya ke angka penerimaan?
Logikanya masuk. Wajib pajak kakap, meski jumlahnya relatif sedikit dibanding total basis pajak Indonesia yang puluhan juta, menyumbang porsi yang tidak proporsional terhadap total penerimaan. Mengawasi mereka lebih serius lewat kantor yang memang dirancang untuk itu bisa jadi pengungkit yang lumayan, kalau data realisasi semester dua nanti bisa membuktikannya.
Buat pelaku pasar yang megang saham emiten pertambangan, perbankan, atau BUMN besar, kebijakan ini layak dicermati. Intensitas pengawasan yang naik kelas bisa berarti kewajiban pajak yang dihitung lebih presisi, dan karenanya lebih sedikit ruang untuk optimasi agresif. Apakah itu kabar baik atau kurang menyenangkan bagi laba bersih emiten, tergantung seberapa besar selama ini mereka memanfaatkan celah administrasi yang ada.