Sekitar 8.672 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah rampung 100% dan tinggal menunggu peluncuran resmi Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan akhir Mei ini. Angka itu baru sekitar 10% dari total kopdes yang ditargetkan beroperasi secara nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan ribuan koperasi itu kini sedang dilengkapi fasilitas penunjang operasional, termasuk kendaraan pikap yang sebelumnya sempat ramai dibahas. "Yang sudah selesai 100% ada 8.672," ujar Ferry dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Soal pikap, Ferry bilang prosesnya masih berjalan dan akan siap sebelum peluncuran.
Prabowo sudah mengumumkan tahapannya: 1.000 koperasi lebih dulu diresmikan, lalu dua hingga tiga bulan berikutnya menyusul 25.000 koperasi sekaligus. Di hadapan peserta Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap, Presiden bahkan sesumbar tidak ada preseden dalam sejarah dunia, negara mana pun yang berhasil membangun 25.000 hingga 30.000 koperasi dalam satu tahun. Klaim yang masif. Dan masih perlu dibuktikan bukan sekadar berdiri, tapi benar-benar jalan.
Gambaran lapangan tidak sepenuhnya mulus. Di Jawa Tengah, dari 8.523 kopdes yang sudah berbadan hukum, sekitar 2.000 belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Eddy S. Bramiyanto mengakui ada dua hambatan utama: potensi usaha lokal belum tergali optimal, dan kurangnya kolaborasi antara pengurus koperasi dengan kepala desa setempat.
"Kami mendorong koperasi merah putih untuk bergerak di sektor produktif dan riil agar perputaran modal lebih cepat dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan," kata Eddy.
Sebanyak 6.271 koperasi di Jateng sudah aktif, angka yang setara 73% dari total berbadan hukum dan melampaui target nasional 60%. Tapi 2.000 yang mandek itu bukan bilangan kecil. Eddy menyebut pengurus koperasi desa sebagai "pejuang yang bekerja tanpa memikirkan honor", dan agaknya pujian itu tulus. Hanya saja, pujian saja tidak akan menggerakkan koperasi yang macet kalau kolaborasi dengan pemda masih tersendat.
Pertanyaannya, siapa yang harus bergerak lebih dulu?
Dari sisi kebijakan, Komisi XI DPR mengingatkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun ini sudah dialihkan untuk mendukung pembangunan Kopdes Merah Putih. Anggota Komisi XI Puteri Komarudin menegaskan aset yang dibangun lewat kopdes kelak menjadi milik desa dan harus dioptimalkan menghasilkan pendapatan asli desa. "Jadi memang dilakukan perubahan tata kelola untuk mendukung Kopdes, di mana aset yang dibangun dari Kopdes ini nantinya menjadi aset milik desa yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Desa diharapkan bisa semakin mandiri," ujarnya.
Narasi besarnya memang menggoda: kopdes sebagai tameng dari tengkulak, sebagai mesin ekonomi desa, sebagai jalan menuju kemandirian fiskal wilayah terkecil. Tapi antara narasi dan eksekusi, jarak 2.000 koperasi yang masih mandek itu adalah pengingat keras bahwa membangun struktur jauh lebih mudah daripada menghidupkannya.