Angka pengangguran Indonesia memang relatif terjaga, tapi ada yang luput dari perhatian: per Februari 2026, sebanyak 59,42% penduduk bekerja di negeri ini masih menggantungkan hidup di sektor informal. Hampir tidak bergerak dibanding setahun sebelumnya yang berada di 59,40%.
Yang bikin dahi mengernyit bukan angkanya saja, tapi arahnya. Sepanjang 2025, ada sinyal perbaikan. Porsi pekerjaan formal sempat naik dari 40,60% di Februari 2025 menjadi 42,20% di Agustus 2025. Lalu berbalik. Februari 2026, angka formal kembali terperosok ke 40,58%, dan sektor informal merebut kembali dominasinya.
Artinya, perbaikan pasar kerja yang selama ini diklaim belum sepenuhnya ditopang oleh pergeseran struktural ke arah pekerjaan yang lebih layak dan terlindungi.
Sektor informal sering disalahpahami sebagai orang-orang yang nganggur atau tidak produktif. Kenyataannya jauh berbeda. Kelompok ini mencakup mereka yang berusaha sendiri, pekerja keluarga tanpa upah tetap, buruh lepas di ladang maupun di jalanan, hingga pelaku usaha mikro yang beroperasi tanpa kontrak dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Mereka bekerja, bahkan keras, tapi tanpa safety net yang sama dengan pekerja formal.
Pola gender-nya juga menarik. Di sektor formal, laki-laki menguasai 65,96% komposisi pekerja, sementara perempuan hanya 34,04%. Di sektor informal, gapnya menyempit: 56,10% laki-laki versus 43,90% perempuan. Keterlibatan perempuan yang lebih besar di sektor informal bukan tanpa alasan. Fleksibilitas waktu kerja membuat jalur ini lebih mudah dikombinasikan dengan tanggung jawab domestik, meski konsekuensinya perlindungan kerja yang jauh lebih tipis.
Kementerian Ketenagakerjaan, agaknya sadar struktur ini tidak akan beres dalam semalam, mulai mengalihkan perhatian ke sisi lain dari persoalan: kualitas kompetensi. Kemenaker menggelar webinar bertajuk "Sustainability Reporting & ESG: Kompetensi Baru yang Dicari Industri Modern", menargetkan pencari kerja dan profesional yang ingin merebut posisi di industri yang kian bergerak ke arah ekonomi hijau.
Plt. Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Estiarti Haryani menekankan bahwa mismatch antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri masih jadi hambatan nyata, di samping disrupsi teknologi dan tekanan perubahan iklim yang mengubah peta kebutuhan tenaga kerja secara cepat. "Kesuksesan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Jangan hanya menunggu kesempatan itu datang, tetapi siapkan diri sebaik mungkin agar saat kesempatan muncul, kita siap untuk meraihnya," ujar Estiarti.
Narasumber webinar, Ir. Rinaldi Agusyana MBA., memperjelas bahwa kompetensi ESG dan sustainability reporting bukan lagi isu niche yang hanya relevan bagi insinyur lingkungan. Setiap divisi dalam perusahaan, dari HR, keuangan, hingga marketing, kini bisa dan perlu "dihijaukan". Ini sejalan dengan peta jalan Bappenas yang menargetkan transisi menuju ekonomi hijau dan sirkular sepanjang 2025-2045.
Masalahnya, gap antara agenda green economy di level kebijakan dengan realita 59% pekerja yang belum punya kontrak kerja terasa cukup lebar. Membekali pencari kerja dengan green skills adalah langkah yang relevan. Tapi selama mayoritas angkatan kerja Indonesia masih terperangkap di sektor informal, pertanyaan yang lebih mendasar tetap belum terjawab: bagaimana transisi hijau bisa inklusif bagi mereka yang bahkan belum punya akses ke jaminan sosial?
Tantangan pasar kerja Indonesia sudah bergeser dari soal kuantitas ke soal kualitas. Menciptakan lapangan kerja baru tetap perlu. Yang kian mendesak adalah mengonversi pekerjaan yang ada menjadi pekerjaan yang lebih produktif, lebih terlindungi, dan tidak mudah roboh saat badai ekonomi datang.