Pemerintah memangkas target Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit. Bukan sekadar soal angka yang dipangkas separuh, tapi soal fokus: seluruh energi kini diarahkan agar 40.000 koperasi itu benar-benar jalan dan melayani warga desa sebelum Oktober 2026 tiba.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Apdesi se-Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu. Zulhas menyebut rapat lintas kementerian sudah digelar untuk memastikan pembangunan rampung September, sehingga bulan berikutnya Kopdes, atau yang kini disebut KDMP, sudah bisa melayani kebutuhan masyarakat desa.
"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa," kata Zulhas, merespons pertanyaan soal pemangkasan target dari rencana semula 80.000 unit.
Desain program ini memang tidak sederhana. Pemerintah memproyeksikan KDMP sebagai titik temu semua bantuan negara di tingkat desa: Program Keluarga Harapan, alat dan mesin pertanian, subsidi pupuk, gas bersubsidi, hingga pembayaran listrik dan telepon. Pola distribusi yang selama ini tersebar dan kerap bocor di sejumlah titik diharapkan bisa diperketat lewat mekanisme terpusat di KDMP.
Tak berhenti di situ. KDMP juga disiapkan sebagai offtaker, pembeli langsung hasil panen petani dan tangkapan nelayan di tingkat desa. Petani tidak perlu lagi tergantung tengkulak. Apakah mekanisme ini bakal mulus di lapangan, agaknya masih perlu dibuktikan. Rantai pasok pertanian Indonesia sudah berlapis dan mengeras selama puluhan tahun, bukan sesuatu yang bisa diurai dalam hitungan bulan.
Di sisi legislatif, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola terpadu Kopdes Merah Putih. Tanpa payung hukum yang solid, program sebesar ini rawan berjalan tanpa standar yang jelas.
Di Sulsel, 3.059 pengurus KDMP yang tersebar di 24 kabupaten dan kota sudah terbentuk. Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Jufri Rahman menyatakan pihaknya siap, tapi masih menunggu arahan teknis dari pusat. "Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan," ujarnya, merespons pengurangan jumlah KDMP dari target awal 80.000 unit yang semula direncanakan untuk provinsi tersebut.
Empat bulan. Itu waktu yang tersisa untuk mengoperasikan 40.000 koperasi secara serentak. Sejarah program koperasi di Indonesia tidak selalu berakhir manis, dan skala program ini jauh melampaui apa yang pernah dicoba sebelumnya. Tapi kalau memang berhasil, ini bisa jadi restrukturisasi ekonomi desa terbesar yang pernah dilakukan negeri ini.