Tiga bulan sejak terseret ke Perang Iran pada 28 Februari 2026, AS mulai merasakan bobot sesungguhnya dari konflik ini. Bocornya angka-angka itu bukan dari Pentagon, tapi dari lantai Kongres.
Selasa (12/5/2026), anggota DPR dari Partai Demokrat Ed Case mengutip laporan The War Zone dalam rapat dengar pendapat komite khusus Senat bersama Pentagon. Angkanya cukup untuk membuat ruangan hening sejenak: 39 pesawat hancur, 10 lainnya rusak, dari hampir 13 ribu sorti yang digelar Angkatan Udara AS sejak perang meletus.
Bukan angka kecil.
Case langsung menanyai Kepala Keuangan Pentagon Jay Hurst apakah pihaknya sudah menghitung "biaya retensi" dari kehilangan armada itu. Hurst tidak menjawab dengan tegas. "Ada biaya di sana, tapi saya ingin kembali kepada anda soal tulisan dan spesialisasi mereka, karena perbaikan pesawat adalah sesuatu yang sulit untuk dikalkulasi," jawabnya. Ia berjanji akan memberikan estimasi setelah diagnosis penuh selesai. Terjemahan bebasnya: angka resmi belum mereka rilis.
Laporan The War Zone yang dirujuk Case juga menyebut satu jet F-35A Lightning II tertembak rudal di ruang udara Iran, dan sebuah Boeing E-3 Sentry dihancurkan. Keduanya belum terkonfirmasi secara independen. Pentagon memilih bungkam saat rapat berlangsung.
Kebungkaman itulah yang justru menarik perhatian.
Di luar kerugian pesawat, ada persoalan struktural yang agaknya lebih mengkhawatirkan para perencana militer di Washington. Senator Mark Kelly, mantan astronot dan Kapten Angkatan Laut purnawirawan, memantik perdebatan terbuka setelah menyebut di CBS Face the Nation bahwa pengarahan dari Departemen Pertahanan menunjukkan perlunya waktu bertahun-tahun untuk memulihkan stok rudal Tomahawk, Patriot, dan amunisi jarak jauh lainnya yang terkuras selama konflik.
Pernyataan itu berbuntut penyelidikan. Menteri Pertahanan Pete Hegseth langsung meluncurkan investigasi terhadap Kelly atas dugaan pembocoran informasi rahasia. Langkah yang, bisa jadi, justru makin mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang sensitif di balik pernyataan sang senator.
Mark Cancian dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) membenarkan kekhawatiran Kelly tanpa basa-basi. Masalahnya bukan anggaran, tegasnya, meski pemerintahan Trump sudah menggelontorkan tambahan US$150 miliar atau sekitar Rp2,6 kuadriliun untuk pos pertahanan. Masalahnya adalah waktu produksi. "DOD memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa mereka belanjakan untuk amunisi," ujar Cancian. Untuk rudal seperti Tomahawk atau JASSM, lini produksi butuh 47 hingga 48 bulan dari pemesanan sampai pengiriman.
Sementara Iran mendorong jet-jet tua sebagai taktik penekan yang murah meriah, AS kerap membakar rudal AIM-120 seharga US$1 juta per unit hanya untuk menjatuhkan drone murahan di atas Teluk. Ibarat membakar uang kertas untuk menyalakan rokok.
Yang membuat kalkulasi ini makin ruwet: semua ini terjadi ketika para pejabat pertahanan AS sendiri memprediksi potensi konflik dengan Tiongkok atas Taiwan bisa meletus paling cepat tahun 2027. Pada Mei 2025, Hegseth sudah secara resmi menandai Beijing sebagai ancaman iminen. Tanpa cadangan rudal jarak jauh yang memadai, pasukan AS terpaksa bergantung pada amunisi jarak pendek, artinya harus lebih dekat ke garis musuh, dan risiko korban jiwa melonjak drastis.
"Kita tidak akan sampai pada tahap melemparkan batu," kata Cancian, "tapi rudal yang paling berguna dalam konflik potensial dengan Tiongkok atas Taiwan akan sangat terbatas jumlahnya."
Pertanyaannya, berapa lama margin itu masih cukup? AS kini bermain di dua front sekaligus, dengan gudang senjata yang sedang dihitung ulang sambil tetap harus dikuras. Belum ada jawaban publik dari Pentagon.