Angka 209 itu bukan sekadar catatan operasional. Di Kabupaten Jember, sebanyak 209 dapur Makan Bergizi Gratis kini aktif berputar setiap harinya, masing-masing menyedot pasokan bahan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan dari pemasok lokal yang selama ini jarang masuk radar rantai distribusi pangan skala besar.
Ketua DPRD Jember H. Ahmad Halim menyebut ini sebagai efek berantai yang kerap diremehkan dalam kalkulasi kebijakan sosial. Program yang pada permukaannya dirancang sebagai instrumen gizi bagi generasi muda ternyata membawa implikasi ekonomi yang jauh lebih dalam, terutama bagi komunitas di luar kota besar.
"Perputaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tapi juga terjadi di daerah-daerah terutama di pedesaan, itu yang kami harapkan dari MBG," ujar Halim saat menerima perwakilan Forum Masyarakat Jember Maju di ruang Badan Musyawarah DPRD, Sabtu (20/6/2026).
Selama puluhan tahun, geliat ekonomi berskala besar hampir selalu bermuara di pusat-pusat kota. Anggaran pemerintah mengalir, tapi serapannya kerap berhenti di lapisan distributor dan kontraktor perkotaan sebelum sempat menyentuh petani atau pedagang kecil di desa. MBG, setidaknya berdasarkan data yang terlihat di lapangan Jember, agaknya mulai membalik pola itu. Perlahan, tapi nyata.
Setiap dapur butuh suplai rutin: beras, sayur, protein hewani, bumbu. Petani, peternak, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM lokal masuk sebagai bagian dari rantai pasok yang benar-benar aktif. Bukan janji program di atas kertas. Halim sendiri mengakui manfaat itu tidak berhenti di pengelola dapur, melainkan menyebar ke seluruh ekosistem produksi pangan sekitarnya.
Koordinator Lapangan aksi, Agus Nur Yasin, menilai angka 209 dapur sebagai cermin besarnya transaksi yang kini beredar di akar rumput. "Jadi kalau bicara soal pemerataan ekonomi, ya MBG ini programnya," sebut Agus. Klaim yang memang masih perlu dibuktikan dengan data dampak lebih terukur, tapi sulit diabaikan kalau melihat skala operasionalnya.
Halim mengingatkan satu hal yang sering luput dari perhatian: kualitas. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan dituntut bekerja sesuai standar Badan Gizi Nasional. Pertumbuhan jumlah dapur tanpa pengawasan mutu hanya akan menggerus kepercayaan publik yang sudah mulai terbentuk. "Harus bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan berkaca pada diri sendiri," tegasnya.
Satu hal lain perlu diluruskan. Sejumlah klaim yang beredar menyebut Mahkamah Konstitusi menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya ke sektor pendidikan. Klaim itu bohong. Beberapa lembaga pemeriksa fakta telah mengkonfirmasi hal tersebut. Program ini tetap berjalan, dan pengembangannya justru sedang dipercepat.
Bagi investor yang mencermati sektor konsumsi dan distribusi pangan daerah, data dari Jember ini bisa jadi sinyal awal yang patut dicermati. Kalau pola serupa terjadi di ratusan kabupaten lain di seluruh Indonesia, dampak agregat terhadap ekonomi lokal bisa jauh lebih besar dari yang terlihat hari ini. Pertanyaannya, berapa lama pola ini bisa konsisten dipertahankan?