Bayangkan 115 dari 195 kedutaan besar Amerika Serikat beroperasi tanpa duta besar resmi, sementara perang dengan Iran masih membara dan konflik Rusia-Ukraina sudah memasuki tahun keempat. Itulah gambaran nyata kondisi diplomatik Washington per pertengahan Mei 2026, dan angka itu bukan sekadar kekosongan administratif biasa.
Krisis ini mengeras setelah Kementerian Luar Negeri AS merampungkan pemecatan sekitar 250 perwira dinas luar negeri melalui surat elektronik, bak pengumuman PHK perusahaan startup. Eh, tunggu. Em dash itu harus dibuang. Begini: Kementerian Luar Negeri AS merampungkan pemecatan sekitar 250 perwira dinas luar negeri lewat surat elektronik, cara yang lebih cocok untuk startup teknologi yang gulung tikar ketimbang institusi diplomatik tertua Amerika. Kebijakan reduction in force (RIF) yang mulai berjalan sejak Juli tahun lalu itu ikut menyeret lebih dari 1.000 pegawai sipil ke luar kantor, termasuk seluruh staf Biro Sumber Daya Energi dan tim penasihat konflik Iran yang diam-diam dibubarkan.
Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika memperkirakan sekitar 2.000 pejabat dinas luar negeri hengkang sepanjang tahun lalu, sebagian dipecat, sebagian lagi angkat kaki karena moral kerja yang sudah hancur lebih dulu. Survei internal lembaga yang sama, dirilis Desember lalu, mencatat 86 persen diplomat merasa perubahan ini menghambat prioritas diplomatik AS, dan 98 persen melaporkan suasana kerja yang buruk. "It was just unprecedented numbers of people choosing to leave," kata David Kostelancik, perwira dinas luar negeri yang memilih pensiun setelah 36 tahun mengabdi.
Kekosongan paling mencolok justru ada di titik-titik paling genting. Dari 51 kedutaan di Afrika, 37 di antaranya tak punya duta besar resmi. Di Timur Tengah, posisi diplomat tertinggi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Irak semuanya kosong, padahal kawasan ini sedang jadi arena kebijakan luar negeri paling krusial bagi Washington. Ukraina dan Rusia, sama.
"It's a foolish and damaging failure by the Trump administration, and there's no excuse for it," tegas Elliott Abrams, mantan utusan Iran pada periode pertama Trump yang kini bergabung dengan Council on Foreign Relations. Abrams menyentil bahwa ada diplomat karier senior yang sebetulnya bisa dikirim ke Riyadh atau Abu Dhabi, dan pasti ada kandidat penunjukan politik yang antusias mendapat pos bergengsi itu. "There's simply no excuse for this, and no other country leaves such important posts vacant," tambahnya.
Presiden Trump memilih jalur berbeda. Ketimbang mengisi pos-pos itu dengan duta besar resmi, ia mengandalkan lingkaran dalamnya: Steve Witkoff, Jared Kushner, Wakil Presiden Vance, dan Menlu Marco Rubio menjadi ujung tombak hubungan luar negeri dari Washington. Jason Greenblatt, mantan utusan Timur Tengah era Trump pertama, membela pendekatan ini. Kepercayaan langsung dari presiden, argumennya, lebih bernilai ketimbang menempatkan duta besar resmi di lapangan. "Just as important, that group has President Trump's deep trust and direct access to him. In this region, those trusted relationships, direct lines of communication and confidence from the president are more valuable than having an ambassador in place," tegasnya.
Aaron David Miller tidak sepenuhnya sepakat. Peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace itu menilai masalahnya bukan sekadar siapa yang duduk di meja negosiasi. "It reflects a situation where the analytical assessments of how these countries would behave in response to a crisis like the war, what I call the 'ground truth,' is not getting to the president because there's no one out there doing it," urai Miller. Laporan situasi riil dari lapangan, yang biasanya jadi amunisi pengambilan keputusan presiden, kini banyak yang tidak sampai ke Oval Office.
Ada batas yang tidak bisa diatasi hanya dengan telepon dari Washington. Dan Shapiro, mantan duta besar AS untuk Israel, mengingatkan hal itu. Duta besar yang dikonfirmasi Senat, tegasnya, adalah satu-satunya pejabat senior AS yang hadir setiap hari dalam dialog langsung dengan pemimpin negara tuan rumah. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh utusan khusus, seberapa pun dekat hubungan pribadinya dengan Trump.
Soal energi, situasinya bahkan lebih konkret. Erik Holmgren, mantan Direktur Kantor Diplomasi Energi untuk Timur Tengah dan Asia yang kantornya ikut dihapus, mengungkapkan bahwa timnya tengah mengelola kontrak senilai 12 miliar dolar untuk membantu Irak mengembangkan sumber daya energinya sendiri, sambil aktif memperketat jalur ekspor minyak Iran. Semua itu kini terhenti. Bukan mandek, bukan tertunda. Berhenti.
Komite Urusan Luar Negeri DPR AS sudah memberikan suara mendukung undang-undang bipartisan untuk menghidupkan kembali Biro Keamanan Energi dan Diplomasi, sinyal bahwa tidak semua pihak di Kongres nyaman dengan arah ini. Edmund Fitton-Brown dari Foundation for Defense of Democracies merinci: Biro Urusan Timur Dekat saja sudah kehilangan lebih dari 80 staf sejak Trump kembali menjabat, dan banyak dari mereka adalah kandidat kepala misi diplomatik yang tidak pernah dipertimbangkan oleh penunjukan politik.
Juru bicara Kemenlu Tommy Pigott menampik semua kekhawatiran itu. "False. Baseless," jawabnya atas tuduhan pelemahan institusi. Reorganisasi ini, klaimnya, justru membuat diplomasi bergerak lebih cepat dan responsif. Setidaknya itu klaim manajemen.
John Bass, mantan duta besar karier, punya penilaian yang lebih keras. Periode ini, katanya, akan dikenang sejarawan sebagai salah satu kesalahan besar yang Amerika Serikat jatuhkan pada dirinya sendiri. Bass bukan pengkritik dari luar, melainkan orang yang menghabiskan karier di dalam sistem yang sama. Klaim yang, kalau data dan kondisi ini bisa dijadikan cermin, agaknya tidak berlebihan.