Kurang dari setahun sejak program ini digulirkan, 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi secara serentak, Sabtu (16/5), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Desa Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Prabowo menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah. Bukan lebay, karena membangun lebih dari seribu koperasi berbadan hukum dalam waktu sesingkat itu bukan perkara mudah di negara dengan birokrasi sekompleks Indonesia. Presiden menegaskan pencapaian ini jadi bukti nyata kemampuan bangsa membangun sistem ekonomi rakyat secara cepat dan terukur.
Secara teknis, setiap unit KDKMP dirancang jauh melampaui fungsi simpan pinjam biasa. Layanannya mencakup penjualan sembako, distribusi pupuk subsidi dan tabung gas bersubsidi, layanan pos, penyaluran bantuan sosial, hingga apotek murah. Gerai layanan keuangan juga akan disematkan di tiap unit, membuka akses kredit bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang selama ini susah menjangkau perbankan formal.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan koperasi desa bukan sekadar seremoni. "Program pemberdayaan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibangun sebelumnya turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Koperasi, tegasnya, harus menjadi ruang gotong royong ekonomi yang memperkuat pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan dimensi yang tak kalah krusial: penguatan distribusi pangan berbasis desa. Ia juga memberi kredit khusus kepada jajaran TNI, khususnya Babinsa, atas dukungan dan pendampingan pembangunan koperasi di lapangan. Kolaborasi sipil-militer dalam program ekonomi kerakyatan ini, agaknya, jadi salah satu alasan mengapa ribuan unit bisa berdiri dalam tempo yang terbilang singkat.
Implementasi di lapangan? Tidak seragam. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, baru lima desa yang merampungkan pembangunan gedung KDMP secara penuh, tersebar di empat kecamatan: Lolu, Sidera, Maku, Sunju, dan Kotarindau. Meski begitu, jumlah kopdes berbadan hukum di Sigi sudah mencapai 164 unit. Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menjelaskan fokus utama di daerahnya ada di sektor pertanian, termasuk memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak lewat skema pembiayaan koperasi. Petani mendapat modal, dengan catatan hasil panen dijual kembali ke koperasi sesuai harga pasar dan bunga kecil.
Model seperti di Sigi yang patut dicermati lebih serius. Koperasi yang berakar pada kebutuhan lokal punya peluang hidup lebih panjang ketimbang yang dibangun semata demi memenuhi target angka nasional. Pertanyaannya: dari 1.061 yang baru diresmikan, berapa yang benar-benar akan operasional dan profitable dalam dua atau tiga tahun? Angka itulah yang sejatinya akan menentukan apakah program ini jadi lompatan nyata, atau statistik yang terlihat bagus di atas kertas.