Sabtu, 16 Mei 2026, di Pasar Baru KDKMP Karema, Sulawesi Barat, sebanyak 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi. Bukan seremoni biasa. Ini babak pembukaan dari program yang agaknya bakal jadi salah satu taruhan besar pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan dari bawah.
Gaungnya terasa sampai Kalimantan Timur. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), 54 KDKMP sudah terbentuk lewat mekanisme musyawarah desa dan kelurahan. Dari jumlah itu, 32 unit kini dalam proses pembangunan gerai fisik, bervariasi mulai tahap awal hingga yang sudah rampung sepenuhnya. Progres yang tidak buruk, tapi jelas masih jauh dari garis finis.
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar menegaskan bahwa KDKMP bukan sekadar koperasi simpan-pinjam konvensional. "Koperasi Merah Putih bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri," katanya. Dukungan pemkab diklaim mencakup pembinaan, penguatan modal, hingga peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi.
Di atas kertas, modelnya menarik. Koperasi di tingkat desa didorong menjadi simpul ekonomi yang menyentuh langsung sektor UMKM, pertanian, dan perikanan, bak gayung bersambut antara program pusat dan kebutuhan ekonomi lokal yang sudah lama menunggu wadah lebih terstruktur. Pertanyaannya, apakah eksekusinya akan sekuat konsepnya.
Kepala Polda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta hadir langsung dalam peresmian di Karema. Sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan stabilitas keamanan tidak menjadi hambatan operasional koperasi. Kapolda menegaskan komitmen institusinya untuk menjaga agar seluruh kegiatan pengelolaan koperasi berjalan aman, lancar, kondusif, dan bebas gangguan.
1.061 unit beroperasi serentak. Angka yang tidak main-main. Tapi koperasi, secara historis, adalah institusi yang rentan mati suri setelah euforia peresmian. Banyak yang kandas di tengah jalan karena lemahnya tata kelola, permodalan yang cekak, atau sekadar karena pengurus yang tidak siap. Tantangan itu perlu dijawab bukan lewat seremonial, melainkan lewat pendampingan jangka panjang yang konsisten.
Pemkab PPU setidaknya sudah mengakui dimensi ini, dengan memasukkan penguatan kapasitas SDM sebagai bagian dari paket dukungan. Klaim yang masih perlu dibuktikan dalam 12 hingga 24 bulan mendatang, ketika adrenalin peluncuran sudah reda dan operasional harian mulai terasa berat. Kalau data dan komitmen ini bisa dipercaya, fondasi sudah ada. Tinggal apakah bangunan di atasnya akan kokoh atau sekadar pajangan.