Yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun menyentuh 2,809% pada 20 Mei 2026, tertinggi sejak 1996. Bukan sekadar rekor teknikal. Ini sinyal ketidakpercayaan yang sudah lama menumpuk.
Pemicunya adalah rencana anggaran tambahan senilai sekitar 3 triliun yen atau setara US$19 miliar yang tengah disusun Perdana Menteri Sanae Takaichi. Paket fiskal itu dirancang untuk meringankan beban rumah tangga yang terjepit kenaikan harga energi, seiring konflik geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga komoditas tetap membara. Subsidi listrik dan gas untuk periode Juli-September sudah disetujui senilai 513,5 miliar yen, dengan pengurangan rata-rata sekitar 5.000 yen per rumah tangga. Sejak program serupa pertama kali diluncurkan pada Januari 2023 sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah Jepang sudah menggelontorkan total 5,6 triliun yen untuk subsidi energi.
Masalahnya bukan di angkanya. Pasar sebenarnya sudah mengantisipasi skala anggaran tambahan ini. Yang membuat investor mengernyitkan dahi adalah inkonsistensinya: Takaichi sebelumnya secara terbuka menyatakan tambahan belanja negara tidak diperlukan. Kini ia berbalik arah, sambil tetap berjanji bahwa total penerbitan obligasi sepanjang kalender 2026 tidak akan berubah dari rencana awal. Dua pernyataan yang sulit dipertemukan.
"Pasar obligasi mungkin memiliki banyak karakteristik, tetapi mereka tidak bodoh," kata Jesper Koll, Direktur Ahli Monex Group yang berbasis di Tokyo. "Anda tidak bisa meningkatkan belanja tanpa menambah utang."
Koll juga menyoroti sesuatu yang agaknya luput dari perhatian banyak pihak: pemerintah menggunakan kerangka tahun kalender 2026 sebagai acuan target penerbitan obligasi, bukan tahun fiskal Jepang yang secara historis berakhir 31 Maret. "Tak seorang pun di Jepang pernah membuat kebijakan berdasarkan tahun kalender. Jika ada red flag, ini adalah red flag," ujarnya.
Tekanan tidak berhenti di tenor 10 tahun. Yield obligasi tenor 30 tahun juga telah menembus 4%, cermin retak dari kekhawatiran yang lebih dalam terhadap risiko fiskal jangka panjang. Yen masih melayang di sekitar 160 per dolar AS, batas psikologis yang selama ini dianggap kawasan rawan intervensi otoritas valuta asing Tokyo.
Louis Chua, Analis Riset Ekuitas Asia Julius Baer, menilai tekanan ini bersumber dari gabungan faktor eksternal. "Perkembangan terbaru, termasuk ketidakpastian yang berlanjut di Timur Tengah, harga komoditas yang masih tinggi, dan meningkatnya pengeluaran subsidi bahan bakar, telah berkontribusi terhadap kekhawatiran pasar obligasi mengenai posisi fiskal Jepang tahun ini," ungkap Chua.
Bank of Japan (BOJ) kini berada dalam posisi serba salah. Ada spekulasi bahwa BOJ mungkin mempertimbangkan jeda dalam program Quantitative Tightening-nya, justru di saat volatilitas pasar obligasi domestik meningkat. Kalau BOJ menahan laju pengurangan neracanya, yield Jepang mungkin tidak akan naik secepat yang diperkirakan, namun yen punya potensi semakin tergerus karena carry trade tetap menarik. Pertanyaannya, berapa lama Tokyo bisa menyeimbangkan dua kepentingan yang tarik-menarik ini? Beban utang publik sudah melampaui 250% terhadap PDB, dan ruang manuvernya kian sempit.
Tidak semua analis melihat ini sebagai krisis. Krishna Bhimavarapu, Ekonom Asia Pasifik State Street Investment Management, menilai anggaran tambahan ini lebih menyerupai bantalan perlindungan ketimbang stimulus agresif. "Paket ini terlihat sebagai perlindungan yang terarah bagi rumah tangga yang menghadapi tekanan harga energi terkait konflik Iran, bukan stimulus besar-besaran," sebut Bhimavarapu. Setidaknya itu klaim manajemen, dan pasar obligasi tampaknya belum sepenuhnya yakin.
Data makro memang masih relatif solid: ekonomi Jepang tumbuh 2,1% secara tahunan di kuartal I-2026, ekspor April melonjak 14,8% ditopang permintaan semikonduktor dan industri AI. Bagi pemegang saham Jepang, ceritanya mungkin masih menarik. Bagi pemegang obligasi dan yen, kalkulasinya sudah berubah, dan perubahan itu belum selesai.