Angka 10,58 juta wisatawan mancanegara dalam delapan bulan pertama 2026 memang terdengar meyakinkan. Tapi bagi pelaku industri, satu angka itu belum cukup alasan untuk mengangkat gelas.
Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisman pada Januari hingga Agustus 2026 tumbuh 5,38 persen secara tahunan. Khusus Agustus, masuk 1,60 juta kunjungan, naik 6,27 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dorongan terbesar datang dari kawasan Asia lainnya yang tumbuh 8,41 persen, diikuti Asia Tenggara 7,75 persen, dan Oseania 7,36 persen. Bahkan kunjungan dari Timur Tengah, yang sempat tertekan akibat konflik, sudah kembali ke jalur positif dengan pertumbuhan kumulatif 1,30 persen.
Perjalanan wisatawan nusantara pada Agustus mencapai 104,30 juta, melonjak 11,47 persen. Secara kumulatif Januari-Agustus, angkanya menyentuh 842,15 juta perjalanan. Bukan angka kecil. Tren ini turut memperlebar surplus antara kunjungan wisman masuk dan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri, dari 820 ribu di Agustus 2025 menjadi 960 ribu di Agustus 2026.
"Pertumbuhan pariwisata juga ditopang oleh kekuatan dari dalam negeri. Ini menegaskan posisi wisatawan nusantara sebagai salah satu penopang utama ketahanan pariwisata Indonesia," kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat memaparkan laporan kinerja kementerian di Gedung Sapta Pesona, Kamis (8/10/2026).
Daya saing internasional Indonesia juga naik. Dalam Travel and Tourism Development Index 2026 yang dirilis World Economic Forum, skor Indonesia terkerek dari 4,46 ke 4,56, menempatkannya di peringkat ke-23 dunia dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Indonesia bahkan bertengger di posisi pertama dunia untuk pilar Prioritization of Travel and Tourism dengan skor 6,12. Tingkat hunian hotel berbintang tercatat 52,52 persen di Agustus 2026, naik 2,01 poin persentase secara tahunan. MICHELIN Keys 2026 mengganjar 47 properti Indonesia, naik dari 33 properti tahun sebelumnya, menjadikan Indonesia peringkat kedua di Asia Tenggara setelah Thailand.
Tapi di balik deretan prestasi itu, ada suara berbeda dari pelaku industri.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dalam Rapat Kerja Nasional IV yang digelar Rabu (14/10/2026) di Jakarta menyampaikan catatan yang cukup pedas. Ketua Umum DPP GIPI Haryadi Sukamdani menyebut tiket pesawat yang mahal sebagai salah satu biang kerok yang menahan laju pemulihan. Komponen biaya yang memberatkan mencakup harga avtur, PPN avtur, passenger service charge, biaya ground handling, hingga bea masuk suku cadang pesawat yang belum sepenuhnya dibebaskan.
"Jadi kalau yang di luar bengkel pesawat itu masih dikenakan biaya masuk," kata Haryadi, merujuk pada pembebasan bea masuk yang baru berlaku untuk kebutuhan bengkel, bukan operasional lebih luas.
Data INACA memperkuat kekhawatiran itu. Penumpang domestik 2025 baru menyentuh 61,2 juta orang, masih jauh di bawah capaian pra-pandemi 79,4 juta pada 2019, selisih 22,9 persen. Penumpang internasional juga belum pulih penuh, dari 37,3 juta menjadi 34,7 juta. Armada maskapai nasional menyusut dari 616 unit pada 2019 menjadi 560 unit, dengan 194 di antaranya sedang menjalani perawatan.
Soal promosi, GIPI agaknya sudah lama gatal ingin bicara. Haryadi membandingkan anggaran Kementerian Pariwisata yang totalnya sekitar Rp1,8 triliun, itu pun bukan hanya untuk promosi, dengan Singapore Tourism Board yang menggelontorkan hampir Rp4 triliun khusus untuk promosi pada 2019 saja. "Uangnya itu dipakai betul-betul untuk promosi saja, plus analisa mendalam soal target market mereka," katanya, dengan nada yang sulit disebut pujian.
Pungutan dari sektor pariwisata sebetulnya tidak kecil. Biaya visa menghasilkan Rp5,03 triliun pada 2024. Pajak hotel dan restoran di Bali menyumbang Rp8,66 triliun pada 2025. Jakarta meraup Rp1,9 triliun dari pajak hotel dan Rp3,95 triliun dari pajak restoran pada 2023. Masalahnya, menurut GIPI, yang kembali ke industri untuk reinvestasi dan promosi hanya sebagian kecil dari angka-angka itu. Ironis, kalau data ini bisa dipercaya.
Beban regulasi turut disorot. Kenaikan PBB, kerumitan perizinan OSS yang kini terpusat di pemerintah pusat sehingga justru memperlambat proses, kewajiban sertifikasi halal di seluruh rantai usaha termasuk UMKM, hingga Sertifikat Laik Fungsi gedung. Urusan perbankan pun pelik, R-Flag restrukturisasi kredit membuat banyak pelaku usaha pariwisata kesulitan mengajukan refinancing, sementara banyak bank masih ogah mengucurkan kredit ke sektor ini.
Haryadi juga menyentil insiden konser Andrea Bocelli yang nyaris batal menjelang pelaksanaannya pada 31 Oktober 2026 sebagai contoh sentimen negatif terhadap industri hiburan yang bisa bikin investor dan promotor kapok. Bukan main.
Investasi pariwisata memang melonjak, dari Rp47,14 triliun pada 2024 menjadi Rp73,56 triliun pada 2025, atau tumbuh 56,05 persen. Tapi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengakui modal masih menumpuk di Bali dan Jakarta, dan terlalu condong ke sektor amenitas. Pemerintah mendorong agar investasi mengalir lebih merata ke 13 Destinasi Pariwisata Prioritas dan KEK pariwisata, termasuk ke pengembangan atraksi yang memberi nilai tambah lebih besar.
Pertanyaannya sederhana: kalau potensi sudah sebesar ini, apa yang masih menahan Indonesia untuk benar-benar naik kelas?