Antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah SPBU kawasan Teheran pada Selasa (25/8), gambaran paling nyata dari efek sanksi ekonomi terbaru Amerika Serikat yang kian memperketat cengkeramannya terhadap Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu berjanji mengumumkan gelombang tekanan baru terhadap Teheran, dalam bentuk kombinasi isolasi ekonomi dan blokade fisik terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. "Ini akan berupa kombinasi isolasi ekonomi yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya," kata Bessent saat berbicara kepada jaringan televisi Newsmax pada Jumat (14/8/2026). "Blokade berkelanjutan di Selat Hormuz akan mencegah apa pun masuk atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran," tegasnya.
Nada itu jauh berbeda dari yang terdengar beberapa pekan sebelumnya. Pada 4 Agustus, Bessent masih bilang kepada CNBC bahwa kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz bisa dicapai dalam hitungan hari. Komentar yang lebih lunak itu sempat mendongkrak Wall Street dan menekan harga minyak. Kini Washington berbicara dengan nada yang sama sekali lain.
Wakil Presiden JD Vance sudah lebih dulu menggeser kerangka konflik ini. Prioritas utama AS, kata Vance, bukan lagi pencegahan senjata nuklir Iran, melainkan menurunkan harga minyak dan bensin bagi rakyat Amerika. Pergeseran yang, jujur saja, agaknya membuat sebagian pengamat kebijakan luar negeri menggaruk kepala.
Di jalanan Teheran, efeknya sudah konkret. Mehdi Yazdian, agen properti berusia 55 tahun, tidak mencoba meremehkan situasi. "Tentu saja, sanksi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Orang-orang menderita, baik mereka yang berkecukupan secara finansial maupun mereka yang lemah secara finansial," ucapnya kepada AFP, Rabu (26/8/2026). Ia mendesak pemerintah mengendalikan harga, tapi di saat bersamaan mengakui ketangguhan rakyatnya. "Sanksi-sanksi ini sudah diberlakukan selama 47 tahun," katanya, campuran antara pasrah dan bangga.
Kia Farahani (45), guru bahasa Inggris, punya sudut pandang berbeda. Perang bersenjata tidak ia cemaskan. Yang ia khawatirkan justru tekanan ekonomi yang kian berat karena, menurut Farahani, itulah yang paling mungkin memantik lagi gelombang unjuk rasa antipemerintah. Pola yang sudah pernah terjadi: protes meluas secara nasional, mencapai puncaknya pada Januari lalu, lalu dipadamkan dengan penindakan keras yang dilaporkan menewaskan ribuan orang.
Teheran tidak tinggal diam. Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyampaikan ancaman yang tajam: negara mana pun yang bergabung dengan langkah-langkah ekonomi Washington akan dianggap musuh oleh Teheran. Rezaei juga memperingatkan kemungkinan penghentian ekspor minyak lewat kawasan Teluk jika eskalasi terus berlanjut. "Jika mereka memulai tindakan semacam itu, kami tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi Teluk," tegasnya. "Minyak tidak akan bisa keluar melalui Selat Hormuz ataupun Teluk Persia." Kantor berita Tasnim menambahkan, Rezaei juga memperingatkan bahwa jalur alternatif pengangkutan minyak di luar kawasan Teluk pun bisa menjadi target jika konfrontasi meningkat.
Bukan gertakan yang bisa diabaikan begitu saja. Selat Hormuz adalah jalur transit sekitar 20% pasokan minyak global, dan gangguan sekecil apa pun di sana langsung terasa di pasar energi internasional, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah.
Iran masuk ke pusaran ini dalam kondisi ekonomi yang sudah compang-camping, dihajar inflasi tinggi bahkan sebelum konflik terbaru pecah. Kini dengan sanksi berlapis dan ancaman blokade fisik di depan mata, ruang gerak Teheran memang makin sempit. Pertanyaannya, sampai di mana Teheran mau mundur sebelum benar-benar menutup keran?