Hanoi bergerak cepat.
Majelis Nasional Vietnam, Minggu (12/4), mengesahkan resolusi perpanjangan penangguhan pajak bahan bakar minyak hingga 30 Juni 2026. Batas sebelumnya? 15 April. Artinya mereka punya waktu kurang dari seminggu sebelum kebijakan lama kedaluwarsa, dan parlemen Vietnam memilih untuk tidak buang waktu.
Paket penangguhannya lumayan agresif. Pajak perlindungan lingkungan dipangkas ke nol dong per liter untuk bensin, diesel, bahan bakar penerbangan, minyak tanah, dan minyak bakar. Pajak konsumsi khusus seluruh jenis bensin ikut nol persen. PPN pun tidak lagi diberlakukan untuk bahan bakar utama, meski kredit pajak masukan tetap bisa diklaim oleh pelaku usaha.
Bukan angka kecil yang dipertaruhkan.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan kebijakan ini akan memangkas penerimaan negara sekitar 7,2 triliun dong, setara kurang lebih Rp4,6 triliun. Angka yang patut dicermati, terutama saat tekanan fiskal mulai menggerogoti banyak negara berkembang sekarang.
Alasan resminya sederhana: perang Iran terus mengganggu pasokan energi global dan mendorong ketidakpastian harga di pasar domestik. Kebijakan ini pada dasarnya perpanjangan dari apa yang sudah berjalan sejak akhir Maret, ketika Perdana Menteri Pham Minh Chinh menandatangani Keputusan 482 pada 26 Maret lalu.
"Pihak berwenang Vietnam adalah salah satu yang pertama bereaksi di kawasan ini dan telah waspada terhadap situasi tersebut. Pendekatan kebijakan mereka yang gesit memastikan bahwa penyesuaian dilakukan tepat waktu, dan kami memperkirakan hal ini akan terus berlanjut," ujar Lavanya Venkateswaran, ekonom senior ASEAN di OCBC.
Selain memotong pajak, Vietnam juga bergerak di jalur diplomatik. Chinh dilaporkan aktif menelepon dan berkirim surat ke mitra asing, berkoordinasi dengan duta besar di Hanoi untuk mengamankan pasokan tambahan. Hasilnya, sekitar empat juta barel minyak mentah berhasil diamankan. Vietnam juga sedang menjajaki akses ke cadangan strategis, termasuk dari Jepang.
Dua jalur sekaligus: subsidi fiskal dan diplomasi energi. Langkah ganda ini mencerminkan betapa seriusnya Hanoi membaca risiko kenaikan harga BBM terhadap daya beli rumah tangga dan operasional perusahaan. Agaknya, pemerintah Vietnam tidak mau mengulangi pengalaman negara lain yang terlambat merespons dan kemudian harus menelan protes publik.
Resolusi yang disahkan hari ini juga memberi fleksibilitas tambahan. Perdana Menteri diberi wewenang untuk menyesuaikan, memperpendek, atau memperpanjang masa berlaku kebijakan ini sesuai perkembangan situasi energi global. Kalau konflik Iran mereda lebih cepat dari perkiraan, kebijakan ini bisa dicabut sebelum Juni. Sebaliknya, kalau situasi memburuk, cukup terbitkan keputusan eksekutif baru.
Pertanyaannya sekarang: berapa lama fiskal Vietnam mampu menanggung beban ini tanpa mulai terasa di pos pengeluaran lain?