Dua negara ASEAN yang selama ini bersaing memperebutkan dolar investasi yang sama dengan Indonesia resmi naik kelas. Bank Dunia, dalam pembaruan klasifikasi yang berlaku mulai 1 Juli 2026, menaikkan Vietnam dan Filipina dari kelompok berpendapatan menengah bawah ke menengah atas. Bersama mereka, Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka juga ikut bergeser ke kelompok yang sama, sementara Togo berhasil keluar dari kategori berpendapatan rendah.
Angkanya tidak main-main. Untuk masuk kelompok menengah atas, GNI per kapita harus melampaui US$ 4.636, atau sekitar Rp 82,28 juta per tahun. Vietnam membukukan GNI per kapita US$ 4.970 (sekitar Rp 89,28 juta) dan Filipina US$ 4.850 (Rp 87,12 juta) pada 2025. Bukan angka yang tiba-tiba muncul dari langit.
Vietnam sudah masuk kategori menengah bawah sejak 2009. Kenaikan ini adalah hasil dua dekade kerja keras. PDB-nya tumbuh 7 persen pada 2024, melonjak 8 persen pada 2025, dengan GNI per kapita naik rata-rata 10 persen per tahun sepanjang 2021 hingga 2025. Ekspor terkerek lebih dari 15 persen dalam dua tahun terakhir. Negara itu bahkan sudah membidik pertumbuhan dua digit pada 2026, didorong reformasi bisnis dan belanja infrastruktur yang agresif. Filipina, yang sudah bertahan di kategori menengah bawah sejak akhir 1980-an, akhirnya menyeberang berkat rata-rata pertumbuhan PDB 5,8 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan yang merata di hampir semua sektor industri utama, bukan cuma satu unggulan.
Bank Dunia menyebut ekspansi Filipina mencerminkan "pergeseran ekonomi secara keseluruhan." Klaim yang patut dicermati, mengingat negara ini sendiri sudah memangkas target pertumbuhannya untuk 2026 hingga 2030 akibat tekanan ketegangan Timur Tengah dan El Nino. "Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami tanpa henti mengejar pertumbuhan inklusif, memperkuat fundamental, dan tetap berada di jalur yang benar dengan agenda pembangunan kami," kata Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan menanggapi rilis Bank Dunia.
Tapi kenaikan status ini bukan hadiah tanpa konsekuensi. Semakin tinggi klasifikasi, akses ke pinjaman lunak dan bantuan pembangunan internasional semakin sempit. Filipina selama ini menikmati pinjaman di bawah suku bunga pasar untuk infrastruktur, pemulihan bencana, dan program sosial. Mulai sekarang, kemewahan itu agaknya tidak lagi tersedia. "Intinya, semakin tinggi peringkat Anda dalam klasifikasi tersebut, semakin mandiri Anda dan mampu memenuhi kebutuhan serta sumber daya Anda sendiri sebagai sebuah negara, termasuk dari segi fiskal," kata Ruben Carlo Asuncion, kepala ekonom Union Bank of the Philippines. Ibarat pedang bermata dua, memang.
Lalu di mana posisi Indonesia? Kita masih di kelompok yang sama dengan posisi Vietnam dan Filipina sebelum mereka naik. Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang relatif solid, tapi pertanyaannya bukan sekadar angka PDB, melainkan seberapa berkualitas pertumbuhan itu. Vietnam berhasil karena satu hal yang sering kita lewatkan: lebih dari seperlima UMKM-nya sudah terhubung ke rantai pasok manufaktur. Di Indonesia, proporsinya masih jauh di bawah itu. Sebagian besar usaha kecil kita masih berkutat di perdagangan, kuliner, dan jasa dengan nilai tambah terbatas.
Program-programnya sudah ada. Making Indonesia 4.0, penguatan TKDN, Link and Match industri, digitalisasi manufaktur. Masalahnya bukan kekurangan inisiatif. Konsistensi eksekusi dan skala implementasi yang belum menemukan gigi yang tepat, itulah masalah sesungguhnya. Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi umumnya mendorong UMKM masuk ke manufaktur dan industri pendukung bernilai tambah tinggi, dan dari situlah produktivitas nasional dan daya saing ekspor ikut terangkat.
Sejak 1987, porsi negara berpendapatan rendah di dunia amblas dari 30 persen menjadi 11 persen. Peta ekonomi global berubah drastis. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia akan naik kelas, tapi kapan dan dengan cara apa.