Lima juta Muslim tinggal di Mindanao. Filipina punya bank syariah sejak 1973. Tapi sampai hari ini, belum ada satu pun koperasi yang beroperasi dengan skema syariah di wilayah itu. Celah yang cukup menganga.
Ruang kosong itulah yang coba dimasuki Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lewat program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional di Mindanao State University Iligan Institute of Technology (MSU-IIT), Selasa (31/3). Formatnya satu hari penuh: One Day Workshop on Developing Islamic Scheme for Micro Finance, digelar bersama MSU-IIT dan MSU-IIT National Multi-Purpose Cooperative, dengan kocek dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UMY.
Bukan seminar biasa. UMY datang membawa pengalaman konkret: pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UMY sepanjang 2021 hingga 2026, yang di bawah kepemimpinan Rizal Yaya sempat mengantongi peringkat dua kategori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dari Dinas Koperasi dan UMK Pemerintah DIY. Prestasi yang, jujur saja, tidak mudah diraih di ekosistem koperasi syariah Indonesia yang sudah jauh lebih matang dan kompetitif.
Tata kelola, inovasi produk, cara mengintegrasikan nilai sosial Islam ke dalam model bisnis keuangan mikro, semuanya dibedah habis di depan peserta dari Iligan. Tidak ada yang disembunyikan.
Tidak semua bisa direplikasi begitu saja, tentu. Rizal Yaya, selaku Ketua Tim Pengabdian, menegaskan bahwa model seperti BMT bukan pengganti sederhana dari perbankan konvensional. "Model koperasi syariah seperti BMT terbukti mampu menjangkau sektor mikro dengan pendekatan yang lebih adil, berbasis kemitraan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," katanya. Relevan sekali untuk Mindanao, mengingat mayoritas dari 5 juta Muslim di sana justru bermukim di lapisan ekonomi bawah.
Mindanao dihuni sekitar 19 juta jiwa. Amanah Islami Bank, berdiri lebih dari lima dekade lalu, memang jadi penanda bahwa kebutuhan layanan keuangan berbasis Islam sudah lama diakui negara. Tapi institusi perbankan formal punya batas jangkau. Batas itu hampir selalu jatuh tepat sebelum menyentuh pelaku usaha mikro yang paling butuh modal. BMT, dengan pendekatan berbasis komunitas, masuk dari celah itu, ibarat air yang merembes ke retakan yang selama ini dibiarkan kering.
Pertanyaannya: bisakah model Indonesia diadaptasi di konteks Filipina yang regulasinya beda, budayanya beda, infrastruktur kelembagaannya pun beda? Workshop ini baru langkah pertama. Jawabannya, bisa jadi, baru kelihatan beberapa tahun lagi.