Tatanan global sedang tunggang langgang. Bukan frasa dramatis semata, melainkan gambaran yang disampaikan langsung oleh akademisi Universitas Negeri Jakarta, Prof. Robertus Robert, saat mengomentari tekanan geopolitik yang mengepung Indonesia dari segala penjuru.
Konflik di kawasan strategis, ketegangan dagang yang belum juga mereda, ancaman krisis energi berkepanjangan yang bisa memicu lonjakan harga komoditas dan inflasi global. Tekanan datang bertubi. Dalam situasi seperti ini, narasi "fundamental ekonomi kita kuat" memang tidak salah. Agaknya tidak cukup, tapi.
Sejumlah analis menilai peluang Indonesia terjerembab ke jurang krisis seperti 1998 relatif lebih kecil. Cadangan devisa lebih tebal, sistem perbankan lebih sehat, rezim nilai tukar lebih fleksibel. Setidaknya itu klaim yang beredar, dan ketahanannya masih harus dibuktikan jika konflik geopolitik benar-benar berkembang menjadi krisis energi yang panjang dan dalam.
Robert justru menyoroti dimensi yang kerap luput dari meja kebijakan: kepercayaan publik. Bukan confidence index yang dirilis tiap kuartal, bukan sentimen pasar yang bergerak harian. Trust dalam arti paling dasar, antara warga dan pemerintah. "Indonesia berada di dalam tatanan global yang sedang tunggang langgang, penuh ketidakpastian dan risiko. Konflik dan krisis di pelbagai kawasan sekitar membuat tekanan baru baik ekonomi, politik maupun keamanan di Indonesia," ungkapnya di Jakarta, Jumat (22/5).
Krisis tidak selalu dimulai dari current account deficit atau capital outflow yang tiba-tiba. Bisa jadi ia bermula dari erosi kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi yakin pemerintah berpihak pada mereka, ketika keresahan dijawab bukan dengan dialog tapi dengan represi. "Trust muncul apabila pemerintah terbuka dan mendorong partisipasi yang genuine. Sebaliknya trust akan hilang apabila kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan rakyat dijawab dengan represi dan kekerasan," tegas Robert.
Ini bukan argumen normatif tentang demokrasi semata. Dalam ekonomi politik, hilangnya kepercayaan publik bisa berwujud pelarian modal, perlambatan konsumsi, ketidakstabilan sosial yang ujungnya menjadi beban fiskal tersendiri. Pengalaman 1998 mengajarkan bahwa pemulihan setelah krisis kepercayaan jauh lebih panjang dan mahal ketimbang pulih dari guncangan eksternal biasa. Jauh lebih mahal.
"Warga dan pemerintah sama-sama punya kewajiban menjadikan demokrasi kita sebagai bekal untuk membangun kepercayaan agar kita mampu melewati zaman yang tak pasti ini," tutur Robert. Demokrasi, kata dia, seharusnya menjadi modal sosial nyata, bukan sekadar label politik yang ditempel di pidato.
Pertanyaannya, berapa banyak ruang yang tersedia untuk percakapan semacam itu? Entah kebetulan atau tidak, diskursus soal trust ini mencuat tepat ketika tekanan eksternal sedang memuncak dan ruang kritik publik terasa kian sempit.
Fundamental ekonomi yang kokoh adalah syarat perlu. Kepercayaan publik adalah syarat yang membuat ketahanan itu tidak runtuh dari dalam.