Selama puluhan tahun, transmigrasi identik dengan satu skenario: pindahkan dulu orangnya, lalu berharap ekonomi tumbuh sendiri. Pemerintah kini membalik urutan itu, dan sejumlah kalangan menilai perubahan ini sudah lama tertunda.
Dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) yang digelar di Jakarta, Senin (24/8), Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan paradigma baru itu secara blak-blakan. "Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan," ujar Iftitah.
Keberhasilan program tak lagi diukur dari berapa jiwa yang dipindahkan atau berapa hektar lahan yang disiapkan. Indikator barunya: jumlah lapangan kerja yang tercipta, kenaikan pendapatan warga, pertumbuhan usaha lokal, dan perkembangan ekonomi kawasan. Jauh berbeda dari dulu.
Yang memberi warna lain pada forum ini adalah kehadiran Prof. Soner Başkaya, ekonom dan guru besar dari Adam Smith Business School, University of Glasgow. Başkaya menyebut pendekatan baru transmigrasi sebagai "the right programme at the right time". Bukan pujian basa-basi. Penilaian itu didasarkan pada peta geopolitik dan rantai pasok global yang sedang bergeser. Menurutnya, Indonesia punya tiga keunggulan yang jarang dimiliki negara berkembang sekaligus: posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, dan kekayaan sumber daya alam seperti nikel yang jadi rebutan industri masa depan.
Konteksnya memang sedang berpihak ke Indonesia. Rantai pasok dunia yang kacau pasca-pandemi dan meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong banyak perusahaan mencari basis produksi alternatif. Kawasan transmigrasi yang selama ini tidur, kalau digarap serius, bisa jadi salah satu jawaban.
Tapi Başkaya mengingatkan: peluang itu tidak otomatis jadi cuan. Kawasan transmigrasi perlu ditunjang pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi agar nilai tambah benar-benar tercipta di daerah, bukan sekadar mengekspor bahan mentah ke luar.
Iftitah memberi contoh konkret yang cukup menggugah: konsumsi durian di China yang diklaim mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. "Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global," katanya.
Untuk mengeksekusi visi itu, pemerintah menjalankan lima program unggulan. Trans Tuntas menyasar kepastian hukum lahan. Trans Lokal fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat. Trans Patriot untuk penguatan SDM dan teknologi. Trans Karya Nusantara untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Trans Gotong Royong mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Salah satu gebrakan yang langsung terasa: pada 2026, Kementerian Transmigrasi menerjunkan 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot ke 53 kawasan transmigrasi, termasuk 10 lokasi di Papua. Komposisinya tidak main-main: 39 guru besar, 158 doktor, 263 lulusan magister, dan 1.016 sarjana. Agaknya pemerintah ingin memastikan pemetaan potensi kawasan kali ini berbasis riset, bukan sekadar survei lapangan konvensional.
Pertanyaannya sekarang bukan apakah konsepnya bagus. Secara logika, masuk akal. Yang lebih berat: seberapa cepat investasi dan industri bisa benar-benar masuk ke kawasan yang aksesnya terbatas, infrastrukturnya minim, dan kepastian hukum lahannya masih jadi pekerjaan rumah panjang? Program bagus di atas kertas sudah banyak. Yang langka adalah eksekusi yang konsisten sampai tuntas.