Rp144 triliun. Angka itu lahir hanya dari dua bulan pertama tahun ini, setara US$8,45 miliar, hasil transaksi mata uang lokal yang melonjak 163% dibanding Januari-Februari 2025 yang baru menyentuh US$3,21 miliar.
Bukan lonjakan biasa.
Angka itu merangkum capaian kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang diam-diam terus dibesarkan pemerintah sejak pertama kali diluncurkan pada 2018. Setelah hampir delapan tahun berjalan, akselerasi justru paling terasa sekarang, ketika tekanan dolar tidak kunjung mereda dan keinginan negara-negara berkembang untuk melepas ketergantungan pada greenback kian keras terdengar.
Jumlah penggunanya pun ikut meledak. Per Februari 2026, tercatat 14.621 pengguna aktif, dengan rata-rata bulanan 16.030, jauh di atas rata-rata 2025 yang hanya 9.720. Bukan cuma nilainya yang naik. Adopsinya melebar ke lebih banyak pelaku usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan LCT bukan sekadar inisiatif diplomasi keuangan. "Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi," kata Ferry dalam keterangan resminya.
Logika di balik dorongan ini sebenarnya sederhana: sebagian besar mitra dagang utama Indonesia bukan negara dolar. Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab sudah masuk dalam kerangka LCT per 2025. Kalau dua negara bertransaksi langsung dalam mata uang masing-masing, biaya konversi lewat dolar menguap, efisiensi naik, dan eksposur terhadap fluktuasi kurs dolar berkurang. Sesederhana itu, setidaknya di atas kertas.
Sektor yang terlibat pun semakin beragam, dari manufaktur, ketenagalistrikan, gas, transportasi, hingga perdagangan dan jasa. Cakupan inilah yang membuat LCT bukan lagi instrumen niche, eh, maksudnya bukan lagi alat pinggiran, melainkan sudah menyentuh rantai produksi nyata.
Kontribusi BUMN dalam ekosistem ini saat ini berkisar 10-19% dari total transaksi LCT. Kecil? Bergantung cara bacanya. Dari sisi portofolio, angka itu justru mengisyaratkan ruang ekspansi yang masih sangat lebar, dan pemerintah agaknya sudah sadar betul soal ini.
Untuk mengakselerasi adopsi, sudah dibentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan 10 kementerian dan lembaga. Tugasnya bukan hanya koordinasi kebijakan, tapi juga menyederhanakan proses bagi pelaku usaha yang ingin beralih ke skema ini, termasuk menyediakan insentif dan fasilitas pendukung, serta mempercepat adopsi khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.
Secara teknis, LCT ditopang tiga pilar: fleksibilitas Foreign Exchange Administration, mekanisme pengawasan dan pemantauan, serta jaringan Appointed Cross Currency Dealer. Kombinasi ini yang memungkinkan transaksi lintas batas diselesaikan dalam mata uang lokal tanpa harus mampir dulu ke dolar sebagai perantara.
"Pengembangan LCT adalah langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal dan penguatan kerja sama keuangan multilateral," kata Ferry.
Pertanyaannya sekarang: seberapa jauh ini bisa meluas? Kalau tren dua bulan pertama 2026 bertahan sepanjang tahun, total transaksi LCT tahunan bisa menembus angka yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dengan rupiah yang masih bergulat di kisaran Rp17.000-an per dolar, insentif untuk memacu dedolarisasi ini tidak akan mengecil dalam waktu dekat.