RABU, 14 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  Target Lapangan Kerja 2027 Dinilai Kurang Gigit, I...

Ekonomi

Target Lapangan Kerja 2027 Dinilai Kurang Gigit, Ini Hitungannya

Pemerintah mematok 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru di 2027, tapi kalangan serikat pekerja menilai angka itu belum cukup untuk mengejar janji kampanye 19 juta lapangan kerja selama lima tahun.

KSPN Ungkap Tantangan Pemerintah Kejar Target Lapangan Kerja 2027

Pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 bakal menyerap berapa banyak tenaga kerja? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya hitungannya: setiap 1 persen pertumbuhan PDB menghasilkan sekitar 400 ribu lapangan kerja, jadi kalau ekonomi tumbuh 6 persen, angka yang tercipta sekitar 2,4 juta pekerjaan. Kedengarannya besar, tapi agaknya belum cukup.

Purbaya sendiri mengakui proyeksi itu belum mampu menyerap seluruh penduduk usia kerja yang masih menganggur. Ekonomi harus tumbuh di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen agar pengangguran benar-benar tergerus. "Kalau pertumbuhan 5 persen nggak cukup, makanya kita gini-gini saja," ungkapnya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat. Tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen, naik ke 6 persen di 2027, lalu didesain makin cepat di tahun-tahun berikutnya.

Kalangan serikat pekerja justru mempertanyakan ambisius atau tidaknya target pemerintah yang mematok 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai angka itu masih bisa dicapai, tapi bukan prestasi yang perlu dirayakan berlebihan. Sekitar 2,4 juta penyerapan per tahun, kata dia, sudah menjadi pola alamiah seiring bertambahnya angkatan kerja baru. "Sebetulnya targetnya itu memang dua kali lipat, 5 juta begitu. Atau 4 juta lah minimal," tegasnya.

Masalahnya lebih dalam dari sekadar angka. Ristadi menyoroti bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia masih bertumpu pada sektor informal, yang tumbuh atas inisiatif masyarakat sendiri dan di luar kendali penuh pemerintah. Dari sisi sektor formal, industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan makanan-minuman memang jadi tumpuan, tapi realisasi investasi justru banyak mengalir ke logam dasar dan pertambangan yang notabene lebih padat modal. Selisih daya serapnya bak jurang: investasi Rp1 triliun di sektor padat modal hanya menyerap 400 hingga 600 pekerja, sementara di padat karya bisa mencapai 1.200 hingga 1.400 orang.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi tercatat sekitar Rp1.000 triliun dengan penyerapan sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Bukan angka kecil. Tapi Ristadi mengingatkan bahwa tidak semuanya berasal dari sektor formal, komposisi inilah yang membuat target akhir tahun masih dalam tanda tanya.

Untuk mendorong penyerapan lebih agresif, Ristadi meminta pemerintah membenahi beberapa hal sekaligus: penyederhanaan regulasi, efisiensi beban biaya usaha, pemberantasan pungli, jaminan pasokan energi dengan harga kompetitif, serta perluasan pasar ekspor. Kesiapan SDM juga perlu diperkuat agar sesuai kebutuhan industri.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rp17.500 per dolar AS, harga minyak 75 dolar per barel, dan inflasi 2,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari 4,44 hingga 4,96 persen di 2026. Angka-angka makro yang tertata rapi di atas kertas. Pertanyaannya, berapa dari investasi yang masuk benar-benar mengalir ke industri padat karya? Selama komposisi itu belum bergeser, janji 19 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan ini butuh lebih dari sekadar target yang realistis.