Beras kembali jadi biang kerok inflasi. Pada Juni 2026, komoditas yang seharusnya sudah "aman" ini tercatat sebagai salah satu penyumbang utama kenaikan harga, baik secara bulanan maupun tahunan, tepat saat Indonesia tengah mengklaim posisi swasembada.
Paradoks ini, kalau data ini bisa dipercaya, agaknya membingungkan di permukaan. Produksi cukup. Gudang tidak kosong. Impor beras konsumsi sudah dipangkas. Tapi harga di pasar tetap merayap naik.
Jawaban singkatnya: bukan soal pasokan. Masalahnya di biaya.
Ketegangan geopolitik global beberapa tahun terakhir memukul harga energi dunia, dan efeknya merambat sampai ke sawah-sawah di Jawa dan Sulawesi. Pupuk berbasis nitrogen seperti urea sangat bergantung pada gas alam. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi pupuk ikut terdongkrak. Fosfat dan kalium, dua bahan baku pupuk lainnya, juga kena hajar dari gangguan rantai pasok global dan kebijakan ekspor negara-negara produsen utama.
Belum lagi kenaikan harga bahan bakar yang mendorong ongkos angkut dan upah tenaga kerja. Petani menanggung semua beban itu, lalu meneruskannya ke harga gabah. Dari gabah ke beras, dari beras ke konsumen. Prosesnya bertahap, ujungnya sama: harga naik.
Selain beras, minyak goreng juga belum memberikan kabar menggembirakan. Minyakita, yang digadang-gadang sebagai solusi minyak goreng terjangkau, masih bertengger di rata-rata Rp16.380 per liter. Bukan angka kecil untuk minyak bersubsidi.
Ada pergeseran struktural yang menarik di balik semua ini. Ketika Indonesia berhasil menekan impor beras konsumsi, yang terjadi bukan berarti ketergantungan terhadap luar negeri hilang begitu saja. Polanya bergeser: dari impor beras langsung, menjadi impor bahan baku produksi, terutama pupuk dan input pertanian. Penghematan devisa dari swasembada beras memang nyata, potensinya puluhan triliun rupiah per tahun, tapi impor untuk kebutuhan produksi nilainya juga tidak kalah besar. Kita tidak lagi mengimpor berasnya, tapi kita masih mengimpor "bahan pembuat beras".
Pertanyaannya, sampai kapan struktur ini bertahan?
Itulah yang membuat inflasi pangan tetap bisa terjadi meski produksi dalam negeri mencukupi. Bak gayung bersambut, tekanan global langsung menyambut kerentanan di sisi hulu produksi domestik.
Bank Indonesia merespons lewat dua jalur. Pertama, BI Rate sebagai jangkar ekspektasi inflasi. Kedua, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang memberi ruang likuiditas lebih longgar bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian, ketahanan pangan, dan industri pupuk. Logikanya sederhana: petani yang lebih mudah dapat pembiayaan bisa tetap berproduksi meski biaya input melonjak, dan rantai produksi pangan tidak putus di hulu.
Untuk jangka panjang, efisiensi produksi jadi kata kunci. Teknologi smart farming berbasis IoT bisa membantu petani menggunakan pupuk secara lebih presisi, mengurangi pemborosan sekaligus menekan biaya. Pengembangan pupuk organik dari bahan lokal juga perlu serius digarap, bukan sekadar agenda rapat koordinasi yang menguap begitu saja. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun perlu lebih dari sekadar formalitas, terutama dalam memangkas rantai distribusi yang selama ini jadi penyebab tersembunyi mahalnya harga pangan di tingkat konsumen.
Swasembada beras adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Tapi bisa jadi jebakan narasi jika membuat kita lengah terhadap kerentanan yang masih ada. Harga pangan tidak ditentukan oleh jumlah stok semata, melainkan oleh seluruh ekosistem biaya di baliknya, dan ekosistem itu, setidaknya untuk sekarang, masih sangat rentan terhadap guncangan global.