Angka Rp100 triliun itu bukan sekadar proyeksi. Itulah beban subsidi LPG yang kini harus ditanggung pemerintah, seiring harga minyak mentah Indonesia yang melonjak akibat eskalasi konflik di sejumlah penjuru dunia.
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, ketika ICP masih parkir di kisaran 70 dolar AS per barel, subsidi sudah mencapai Rp87 triliun. Begitu ICP rata-rata menyentuh 90-100 dolar AS per barel, angkanya nyaris Rp100 triliun. Dan September 2026, ICP tercatat 112,81 dolar AS per barel. Jauh melampaui itu.
Lonjakan ICP September dikonfirmasi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menjelaskan, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan AS dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Penundaan kuota produksi OPEC+ serta serangan terhadap infrastruktur kilang di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global. Angka yang, kalau data ini bisa dipercaya, belum akan turun dalam waktu dekat.
Konteks inilah yang melatarbelakangi peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Kamis (15/10). Kilang milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) ini mampu menghasilkan sekitar 160 ton LPG per hari dari kapasitas pengolahan terpasang 40 MMSCFD, memasok 10-15 persen kebutuhan LPG warga Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan bahan baku gas dari Pertamina Hulu dan menyerap 82 tenaga kerja lokal. Kecil, tapi nyata.
"Kita berangkat dari hal kecil untuk mencapai hal besar," ujar Bahlil saat meresmikan kilang tersebut. Pemerintah, tambahnya, akan terus mendorong pembangunan kilang serupa di titik-titik sumber gas lain, mengingat distribusi gas bumi di Indonesia yang tidak merata.
Masalah sesungguhnya ada di sisi struktural. Konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun, atau menembus 11-12 juta ton bila kebutuhan industri petrokimia di Cilegon ikut dihitung. Kapasitas produksi dalam negeri? Tidak lebih dari 1,8 juta ton per tahun. Artinya, impor masih mengisi celah yang sangat lebar: sekitar 7-8 juta ton per tahun.
Celah itu yang ingin ditutup lewat CNG. Bahlil meminta Lemigas dan Ditjen Migas segera menyiapkan compressed natural gas sebagai alternatif LPG, memanfaatkan cadangan gas C1 dan C2 yang melimpah di dalam negeri. Harganya diklaim 30-40 persen lebih murah. Teknologinya bukan barang baru pula, sejumlah restoran dan hotel sudah lama menggunakannya, setidaknya itu klaim manajemen. Tabung CNG 12 kilogram sudah beroperasi, sedangkan tabung 3 kilogram masih dalam tahap uji coba.
"Kalau itu mampu kita adakan, maka impor kita yang 8 juta ton per tahun itu kita bisa selesaikan dengan kebutuhan yang ada dalam negeri kita," kata Bahlil, dengan nada yang agaknya lebih optimistis ketimbang yang dibenarkan oleh fakta di lapangan.
Bahlil juga menyoroti soal perizinan. Ia meminta jajarannya jangan cuma mengurus perusahaan besar, pelaku usaha skala menengah pun harus diurus. Izin yang persyaratannya sudah lengkap diminta tuntas dalam satu minggu.
Pertanyaannya sekarang: seberapa cepat uji coba tabung 3 kg CNG bisa rampung, dan kapan infrastruktur distribusinya siap menjangkau rumah tangga? Selama dua pertanyaan itu belum terjawab, tagihan subsidi LPG Rp100 triliun masih akan terus menggerus kas negara.