Sebuah struk pembelian BBM di SPBU Pertamina mendadak ramai diperbincangkan setelah beredar di Threads. Isinya sederhana, tapi cukup bikin orang berhenti scroll: harga dasar Pertalite sebelum subsidi tercatat Rp16.088 per liter.
Konsumen tetap membayar Rp10.000. Selisihnya, Rp6.088 per liter, ditanggung negara lewat skema subsidi. Bukan angka kecil.
Yang kemudian membakar diskusi bukan soal subsidinya, melainkan perbandingannya. Pertalite dengan RON 90 punya harga keekonomian Rp16.088, sementara Pertamax RON 92 yang kualitasnya lebih tinggi justru dijual sekitar Rp12.300 per liter di Jabodetabek. Warganet pun mempertanyakan logika ini: kenapa yang oktannya lebih rendah justru "harga aslinya" lebih mahal?
Pertamina Patra Niaga langsung turun tangan. Corporate Secretary-nya, Roberth M V Dumatubun, membenarkan bahwa angka Rp16.088 memang nilai keekonomian Pertalite sebelum intervensi fiskal pemerintah. "Kebijakan program subsidi BBM adalah kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Karena itu subsidi diberikan pada jenis BBM khusus penugasan atau JBKP yaitu Pertalite, dan Pertamina sebagai operator patuh terhadap kebijakan pemerintah," kata Roberth dalam pernyataannya kepada CNBC Indonesia, Sabtu (9/5).
Soal anomali Pertamax yang tampak lebih murah dari harga keekonomian Pertalite, jawabannya ada di keputusan 1 April 2026. Pemerintah menginstruksikan agar harga Pertamax ditahan dan tidak disesuaikan meski secara kalkulasi pasar sudah seharusnya naik. "Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," tegas Roberth.
Artinya: jika dua-duanya dilepas ke mekanisme pasar, Pertamax justru akan melampaui Rp16.088. Harga Rp12.300 yang berlaku sekarang, kalau data ini bisa dipercaya, sudah hasil ditahan pemerintah agar tidak melonjak.
Roberth menambahkan bahwa tujuan subsidi energi lebih luas dari sekadar menekan harga di pompa. "Subsidi bertujuan menjaga kestabilan nasional, baik dari sisi daya beli masyarakat maupun menjaga roda perekonomian tetap berjalan," ujarnya.
Bagi pelaku pasar sektor energi, polemik ini bukan barang baru. Beban subsidi BBM sudah lama jadi variabel yang membayangi neraca keuangan negara. Setiap kali harga minyak mentah terkerek, tekanannya langsung terasa. Yang menarik dari episode struk viral ini justru soal transparansinya: untuk pertama kali, jutaan konsumen awam melihat secara eksplisit angka "harga asli" yang selama ini tidak pernah mereka bayar. Ibarat melihat label harga yang biasanya disembunyikan kasir.
Pertanyaannya, sampai kapan skema ini bertahan?