Angka Rp 26,34 triliun bukan angka receh untuk sebuah paket stimulus sektoral. Pemerintah rupanya serius.
Paket yang diumumkan pekan lalu itu mencakup diskon transportasi, insentif perpajakan, dan keringanan PPh bagi 552.000 pekerja sektor perhotelan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebut dukungan fiskal ini dirancang untuk bekerja dari dua sisi sekaligus: permintaan konsumen domestik dan sisi suplai lewat pembenahan infrastruktur serta peningkatan layanan. "Bagi sektor pariwisata, stabilitas ekonomi sangat penting karena daya beli masyarakat yang lebih kuat mendorong perjalanan domestik, sementara investasi mendukung pembangunan infrastruktur, akomodasi, dan peningkatan layanan," kata Dradjad dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Data lapangan, jujur saja, cukup memberi amunisi buat optimisme itu. BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 menembus 10,58 juta, naik 5,38 persen dari periode yang sama tahun lalu yang membukukan sekitar 10,04 juta kunjungan. Khusus Agustus saja, angkanya menyentuh 1,60 juta kunjungan, tumbuh 6,27 persen secara tahunan. Malaysia memimpin sebagai sumber wisman terbesar dengan porsi 18,52 persen, disusul Australia 10,75 persen dan Tiongkok 10,16 persen.
Sisi domestik tidak kalah menggairahkan. Perjalanan wisatawan nusantara sepanjang periode yang sama menembus 842,15 juta perjalanan, tumbuh 4,29 persen. Dua kurva pertumbuhan ini bergerak searah, sesuatu yang tidak selalu terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ketika pemulihan kerap berjalan pincang antara wisman dan wisnus.
Pertanyaannya: berapa jauh jangkauan itu bisa dipertahankan?
Pemerintah memasang target 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan wisman sepanjang 2026, dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB di kisaran 4,5 hingga 4,7 persen. Dengan realisasi 10,58 juta dalam delapan bulan pertama, target itu agaknya masih dalam jangkauan, meski kuartal terakhir biasanya bergantung pada momentum liburan akhir tahun. Bisa jadi cukup, bisa jadi mepet.
Selain insentif fiskal, pemerintah mendorong pengembangan kapasitas tenaga kerja pariwisata sebanyak 400.000 orang per tahun, memperluas akses visa, dan memperkuat konektivitas udara. Dradjad juga menyinggung inovasi produk wisata, termasuk penguatan segmen MICE dan penyelenggaraan event yang mengintegrasikan pariwisata dengan olahraga, musik, serta ekonomi kreatif. "Kami juga ingin menyoroti betapa mendesaknya inovasi dan efisiensi di sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah akan mengembangkan ekosistem yang mendorong pelaku usaha pariwisata untuk menghasilkan desain produk kreatif dengan harga yang kompetitif," kata Dradjad.
Yang belum banyak dijelaskan adalah soal distribusi. Hotel bintang lima di Nusa Dua tentu lebih sigap menyerap insentif dibanding penginapan keluarga di Labuan Bajo atau warung lokal di Wakatobi. Kalau data realisasi ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi lapangan, pertanyaan yang lebih keras justru ada di sana: apakah stimulus sebesar ini benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil di destinasi non-Bali, atau mereka kembali jadi penonton pesta yang tiketnya tidak pernah sampai ke tangan mereka?