Sejak 1 April, alarm itu sudah berbunyi. Per 17 Mei 2026, BPH Migas resmi mencatat defisit kumulatif penyaluran solar subsidi sebesar 50.090 kiloliter dari kuota yang seharusnya tersedia selama 137 hari pertama tahun ini.
Realisasi penyaluran solar bersubsidi sudah menyentuh 7,04 juta KL. Kuota proporsional untuk periode yang sama hanya 6,99 juta KL. Selisihnya kecil secara persentase, tapi cukup untuk memicu kelangkaan di sejumlah daerah yang kini mulai terasa.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan kondisi ini langsung di hadapan Komisi XII DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Selasa (19/5/2026). "Khusus untuk minyak Solar, yang jadi perhatian memang sejak 1 April kita mengalami minus, dan ini secara kumulatif kita defisit 50.090 KL," kata Wahyudi.
Kuota solar subsidi sepanjang 2026 ditetapkan 18,6 juta KL. Realisasi 7,04 juta KL hingga pertengahan Mei setara 37,8% dari jatah tahunan itu. Secara absolut angkanya masih jauh dari habis. Tapi laju serapan yang lebih cepat dari jadwal adalah masalah tersendiri, dan kalau tren ini berlanjut tanpa koreksi, pertanyaannya bukan lagi apakah kuota jebol, melainkan seberapa dalam.
Berbeda jauh kondisinya dengan Pertalite. Penyaluran JBKP Pertalite per 17 Mei tercatat 10,45 juta KL, lebih rendah 525.646 KL dari kuota proporsional periode yang sama sebesar 10,98 juta KL. Realisasinya baru 35,74% dari total kuota 2026 sebesar 29,26 juta KL. Pertalite aman, setidaknya untuk saat ini.
Kesenjangan antara dua komoditas subsidi ini agaknya mencerminkan pola konsumsi yang bergeser. Solar adalah bahan bakar sektor logistik, angkutan barang, dan nelayan. Kenaikan aktivitas ekonomi di sektor riil bisa menjadi faktor pendorong serapan melebihi jadwal, bisa jadi juga penyerapan oleh pihak yang tidak berhak. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan? BPH Migas belum secara eksplisit menyebut penyebab utama jebolnya kuota ini di depan DPR.
Bagi yang memegang saham di sektor energi dan distribusi BBM, ini sinyal yang patut dicermati, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Tekanan pada kuota solar subsidi bisa berujung pada pembatasan distribusi atau revisi kuota yang butuh persetujuan tambahan anggaran. Dua skenario itu sama-sama bukan kabar ringan.