Sekitar pukul 10.00 WIB, Mohamad Ikhsan muncul di depan gerbang kediamannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengenakan kaus cokelat, celana panjang, dan sandal jepit. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu sedang libur. Ia bicara santai. Tapi pesannya tidak: Indonesia makin mendekati krisis ekonomi.
Kata "krisis" memang berat. Tapi kalau kita mau jujur melihat indikator yang beredar di lapangan, sulit untuk tidak mengernyitkan dahi.
Coba pakai cara paling sederhana. Pergi ke masjid terdekat, tanya pengurus: apakah isi celengan Jumat naik, stagnan, atau turun? Jawabannya, kemungkinan besar, turun. Ironisnya, jumlah jamaah tidak berkurang. Sebagian sudah pakai QRIS, tidak lagi mengandalkan uang receh yang dimasukkan satu per satu ke kotak amal. Penurunan penerimaan itu bukan soal metode. Itu soal kemampuan.
Idul Adha pekan lalu jadi ujian yang lebih telanjang. Jumlah hewan kurban yang disembelih di masjid-masjid dilaporkan turun cukup drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berkurban bukan kewajiban, tapi ia adalah cerminan kemampuan finansial warga Muslim kelas menengah ke bawah. Ketika angkanya menyusut, ada sesuatu yang sedang tergerus.
Narasi bahwa "fundamental ekonomi kita kuat" agaknya sulit dipertahankan jika indikator-indikator sosial semacam ini terus diabaikan. Kolumnis Hamid Awaluddin menyebutnya fatamorgana. Bukan angka-angka makro yang ia persoalkan, melainkan jurang yang menganga antara data resmi dengan realitas yang dirasakan rakyat sehari-hari.
Kenaikan dolar juga bukan isu eksklusif orang kota. Bahan botol plastik untuk air mineral dalam kemasan diimpor dengan pembayaran dolar. Kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, dua komoditas yang nyaris jadi identitas konsumsi lintas kelas, ikut terpapar fluktuasi kurs. Si Polan di desa dan Si Badu di kota mengonsumsi barang yang sama. Mereka pun sama-sama merasakan dampaknya ketika harga merayap naik.
Tekanan ini struktural, bukan musiman. Ketika biaya hidup naik tapi pendapatan riil stagnan, yang pertama terpangkas adalah konsumsi non-primer: donasi, kurban, hiburan, tabungan. Dalam jangka menengah, ini bisa menggerus konsumsi rumah tangga secara lebih luas. Bukan ancaman kecil, mengingat komponen itu menopang lebih dari 57 persen PDB Indonesia.
Pertanyaannya sekarang bukan soal apakah datanya sahih. Yang dikhawatirkan sejumlah kalangan adalah respons kebijakan yang diambil secara reaktif, tanpa studi mendalam, dan berpotensi memperburuk kepercayaan, baik dari investor luar maupun dari rakyat sendiri. Kepastian hukum dan kebijakan adalah fondasi. Dan fondasi tidak bisa dibangun dengan insting semata.
Kapan indikator-indikator sosial ini mulai dianggap serius sebagai early warning? Bukan sekadar keluhan yang bisa dibantah dengan siaran pers.