Ratusan ilmuwan dan aktivis memadati kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Senin (13/4), dalam forum yang digagas Forum Intelektual Antardisiplin. Agenda resminya FGD. Tapi satu istilah dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang terlontar tiga hari sebelumnya, jelas membayangi seluruh ruangan.
Jumat (10/4), di Kompleks Istana Kepresidenan, Teddy menyebut ada fenomena baru yang ia namakan "inflasi pengamat": menjamurnya komentator publik yang bicara di luar bidang keahliannya, dengan data yang ia nilai tidak sesuai fakta. "Ada pengamat beras, tapi background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya kepada awak media.
Pernyataan itu agaknya dimaksudkan sebagai klarifikasi, khususnya untuk membantah narasi bahwa Indonesia akan segera chaos. Narasi itu, kata Teddy, keliru dan menyesatkan. Sebagai bukti stabilitas, ia mengutip keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menahan kenaikan harga BBM subsidi, dua musim Lebaran yang berlangsung tanpa gejolak harga, serta klaim bahwa lebih dari 96 juta warga masih percaya pada pemerintahan ini.
Masuk akal secara retorika. Di luar istana, lain cerita.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang hadir dalam FGD di UI, langsung menyemprot. Pernyataan Teddy tidak kredibel, menurut Usman, justru karena pengamat menjalankan fungsi vital yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah sendiri. "Yang pertama, pernyataan itu sebenarnya tidak kredibel, karena para pengamat itu justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah untuk mengerti apa yang terjadi di masyarakat," ujarnya kepada wartawan. "Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif."
Bukan cuma soal kredibilitas. Usman menyebut pernyataan semacam itu memperkuat kesan pemerintahan yang alergi terhadap kritik, terutama setelah Presiden Prabowo sendiri pada Maret lalu sempat menyinggung niat menertibkan pengamat karena dinilai bermotif tidak murni. Dari tudingan kalah pemilu, mencari uang, hingga membawa kepentingan asing. "Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu ya disudahi lah," kata Usman.
Dari parlemen, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman memilih nada yang lebih akomodatif. Ia menyebut kritik yang bagus akan ditindaklanjuti. Normatif, tapi bisa dibaca sebagai sinyal bahwa tidak semua pintu tertutup rapat.
Substansi klaim stabilitas yang dilontarkan Teddy sebenarnya bukan tanpa celah. Menahan harga BBM adalah kebijakan populis dengan konsekuensi fiskal yang tidak sederhana. Klaim daya beli terjaga pun masih jadi perdebatan di kalangan ekonom, bukan sesuatu yang selesai hanya dengan merujuk angka kepercayaan dari hasil pemilu lalu.
Pertanyaannya, kalau data ini bisa dipercaya: apakah merespons kritik dengan mempertanyakan kredensial pengkritik itu strategi yang efektif? Atau justru bahan bakar baru bagi mereka yang memang ingin membakar?