Sepuluh kali berturut-turut. Itulah yang dibawa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke hadapan Badan Anggaran DPR RI pekan ini, ketika menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025, melanjutkan tren tanpa putus sejak LKPP tahun 2016.
Angka WTP saja tidak cukup untuk menggambarkan betapa beratnya 2025 bagi fiskal Indonesia. Geopolitik yang semakin keruh, fragmentasi perdagangan dunia yang kian menguat, volatilitas pasar keuangan global, semuanya datang hampir bersamaan. Tekanan itu nyata, dan prospek pertumbuhan hampir di seluruh penjuru dunia ikut tergerus. Indonesia tidak kebal, tapi juga tidak ambruk.
Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun lalu. Angka yang, jujur saja, sedikit mengejutkan sebagian analis yang sempat memasang proyeksi lebih konservatif di kisaran 4,8 persen. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi rumah tangga yang bertahan di 4,98 persen dan investasi yang tumbuh 5,09 persen, sinyal bahwa roda ekonomi domestik masih berputar meski rem dari sisi eksternal terus ditekan.
Inflasi ikut terkendali di 2,92 persen secara tahunan per akhir 2025. Bukan sekadar angka statistik. Pengendalian harga di level itu punya dampak langsung pada daya beli kelompok bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga pangan dan energi.
"Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan handal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan," ungkap Purbaya dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa.
Salah satu instrumen yang ia soroti adalah paket stimulus ekonomi senilai total Rp110,7 triliun yang digulirkan secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun lalu. Stimulus itu diarahkan ke sejumlah kanal: dukungan UMKM, sektor padat karya, subsidi perumahan, program magang, hingga diskon tiket di musim liburan. Cakupannya luas, meski efektivitas tiap komponennya tentu masih bisa diperdebatkan.
Kebijakan fiskal 2025 juga ditempuh secara ekspansif. Begitu pula yang ditegaskan Purbaya: langkah itu selaras dengan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal. Sinergi dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang prudent disebut menjadi penyeimbang yang krusial.
Pertanyaannya, berapa lama fondasi ini bertahan? Dengan pertanggungjawaban APBN 2025 yang dinilai bersih, tantangan sesungguhnya ada di lapisan berikutnya: bagaimana penerimaan negara 2026 bisa terus menguat di atas basis ekonomi global yang masih rentan. Opini WTP adalah bukti pencatatan yang rapi, bukan jaminan bahwa ruang fiskal akan semakin lapang.