Gelombang hoaks soal Sensus Ekonomi 2026 ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Per 20 Juli 2026, progres pendataan di Kabupaten Ponorogo sudah melampaui 58 persen, jauh di atas target sementara yang dipatok 42,90 persen. Dari total 939.158 objek sasaran, sebanyak 269.674 responden telah didata oleh 1.319 petugas lapangan yang menyisir 7.678 RT di 21 kecamatan.
Angka itu tidak datang tanpa hambatan. Kepala BPS Ponorogo Evy Trisusanti mengakui informasi keliru di media sosial jadi tantangan terbesar di lapangan. Narasi yang beredar luas, bahwa sensus ini modus pemerintah mengintip keuangan warga demi keperluan pajak, membuat sebagian masyarakat ragu, bahkan terang-terangan menutup pintu.
"Pengaruh media sosial yang menyampaikan hal-hal yang keliru mengenai pendataan sensus ekonomi itu sangat banyak dan sangat masif," kata Evy. Tapi penolakan bukan tanpa jalan keluar. BPS menggandeng ketua RT dan tokoh masyarakat sebagai jembatan persuasi, pendekatan lama yang ternyata masih ampuh.
Masif. Dan agaknya belum cukup untuk menghentikan laju pendataan.
Secara kelembagaan, BPS sudah berulang kali meluruskan isu pajak ini. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sensus dilakukan semata untuk kebutuhan statistik, bukan mengejar wajib pajak baru. "Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas," kata Amalia di Balai Kota Jakarta, 13 Juli lalu.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan konteks yang lebih teknis: batas antara aktivitas ekonomi di bangunan komersial dan di dalam rumah kini semakin kabur, itulah mengapa pendataan juga menyasar pelaku usaha rumahan. "Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik," tegasnya dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).
Dua populasi jadi sasaran utama: pelaku usaha yang umumnya sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan keluarga secara umum. Secara nasional, 251 ribu petugas sensus diterjunkan untuk mendata 95,3 juta keluarga secara door-to-door.
Sensus Ekonomi bukan agenda tahunan. Satu dekade sekali, dan edisi 2026 berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus. Jeda itu bukan tanpa alasan: perubahan struktur ekonomi nasional, termasuk sektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja, butuh rentang waktu yang cukup agar pergeserannya benar-benar terlihat.
Soal keamanan data, BPS tidak main-main. Amalia menyebut pihaknya sudah berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri untuk menjaga data di server BPS. Sonny bahkan mengingatkan bahwa BPS rutin melakukan 95 survei dengan total 6,3 juta responden per tahun, dan rekam jejak keamanan datanya terjaga. "Bayangkan 6,3 juta itu biasa disurvei setiap tahun dengan pertanyaan yang lebih detail dan nggak pernah bocor," ujarnya.
Dari sisi akademis, peneliti ekonomi GREAT Institute Trisha Devita menilai kualitas sensus ini berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin presisi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. "Data yang akurat hari ini akan menjadi fondasi bagi keputusan ekonomi yang lebih baik pada masa mendatang," ujar Trisha. Setidaknya, itu harapannya, kalau data yang masuk memang benar-benar jujur.
BPS Ponorogo sendiri optimistis pendataan bisa rampung sebelum 31 Agustus. Target harian setiap petugas dipatok 12 objek, dengan pengawasan real-time lewat dashboard yang memantau progres per wilayah. Selama mesin persuasi di akar rumput tetap berputar, hoaks di media sosial tampaknya belum cukup kuat untuk menghentikan laju pendataan.