Dari pendataan lapangan yang belum rampung sekalipun, sebuah pola sudah mulai terbaca di Kabupaten Kotawaringin Timur. Industri pengolahan mendominasi. Bukan kejutan bagi yang paham betapa dalamnya akar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, tapi angka konfirmasi tetap punya bobotnya sendiri.
Kepala BPS Kotim Eddy Surahman menyampaikan hal itu di Sampit, Minggu. "Gambaran distribusi sektor yang menopang PDRB di Kotim sudah mulai terlihat. Di mana industri pengolahan memang mendominasi," katanya. Ia menegaskan temuan ini masih bersifat sementara, sebab petugas BPS masih bergerak di lapangan hingga batas akhir pendataan 31 Agustus 2026.
Konsistensinya menarik dicermati. Pola yang muncul dari Sensus Ekonomi ini, kata Eddy, selaras dengan struktur nilai tambah yang selama ini tercatat dalam PDRB Kotim. "Kesesuaian antara nilai tambah yang dikumpulkan dari seluruh usaha di Sensus Ekonomi ini dengan nilai tambah yang kita catat di PDRB, polanya sudah mulai terlihat," ujarnya. Agaknya ini memberi BPS sedikit keyakinan soal arah data.
Industri pengolahan yang dimaksud bukan satu wajah tunggal. Cakupannya luas, mencakup semua kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Tapi kalau di Kotim, penopang utamanya sudah terang. "Industri pengolahan itu macam-macam, semua usaha yang bergerak di industri pengolahan, terutama kalau di kita penopangnya industri CPO," tegas Eddy.
Satu tantangan yang diakui BPS: pendataan perusahaan berskala besar, justru kelompok yang paling menentukan wajah ekonomi daerah. Di Kotim, dukungan Pemkab terasa. Hampir semua perusahaan besar sudah terjangkau petugas, meski beberapa masih perlu dikunjungi ulang. "Perusahaan-perusahaan besar ini sangat menopang perekonomian kita. Datanya masuk, nanti gambarannya bisa kita lihat dan kita akumulasikan dengan seluruh nilai tambah yang dihasilkan usaha-usaha itu," kata Eddy. Tidak main-main.
Ada soal teknis yang tak bisa dikesampingkan. Ketepatan klasifikasi KBLI, atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, pada tiap unit usaha jadi perhatian tersendiri. Satu kegiatan usaha bisa jatuh ke beberapa kemungkinan klasifikasi, dan meleset di sini bisa mengaburkan gambaran struktural yang sedang dibangun.
Gambaran serupa bergerak di Sumatera Utara. Gubernur Bobby Nasution langsung menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Medan, Jumat, dan mengajak masyarakat serta pelaku usaha membuka pintu bagi pendataan ini. "Kami berharap agar masyarakat menyambut sensus ekonomi ini dan memberikan informasi yang dibutuhkan," kata Bobby. Partisipasi, tegasnya, bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kepala BPS Provinsi Sumut Asim Saputra menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang memotret struktur, karakteristik, dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh. "Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, aktivitas, serta perkembangan berbagai kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut," ujar Asim. Sensus ini berlangsung serentak nasional sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pertanyaannya, seberapa berguna data ini bagi investor? Bagi yang mencermati fundamental ekonomi daerah, hasil Sensus Ekonomi 2026 kelak bisa jadi cermin paling jujur, terutama untuk menilai seberapa dalam ketergantungan suatu wilayah pada satu komoditas. Kotim dan CPO-nya bisa jadi contoh paling gamblang, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya.