Senin kemarin, dua berita muncul hampir bersamaan, dan agaknya bukan kebetulan. Iran menegaskan sistem tol Selat Hormuz-nya hanya menerima yuan atau kripto, sementara data perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan tekanan likuiditas yuan yang kian terasa. Petrodolar mulai kehilangan pegangan. Pelan, tapi pasti.
Kebijakan Iran mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz membayar dalam yuan atau aset kripto bukan sekadar gertakan geopolitik. Selat itu adalah urat nadi energi global, tempat sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. Ketika jalur sepenting itu dipagari syarat pembayaran non-dolar, konsekuensinya langsung menghantam arsitektur keuangan global yang selama ini berdiri di atas fondasi petrodolar.
Tapi jangan terlalu cepat memakamkan dolar. Dan Alamariu, Kepala Analis Geopolitik Alpine Macro, dalam laporan analisisnya yang dikutip Yahoo Finance menyebut bahwa "penguasaan berkelanjutan Iran atas selat tersebut adalah kemunduran strategis bagi Amerika Serikat, namun gagasan bahwa petrodolar akan segera mati dan digantikan petroyuan masih terlalu jauh dari kenyataan." Kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin sentimen analis mainstream saat ini, itu pernyataan yang cukup menahan euforia.
Ironisnya, negosiasi damai Washington-Teheran yang bubar tanpa hasil pada Senin (13/4) justru mendorong permintaan aset safe haven, dan itu memperkuat dolar. Yuan onshore terkoreksi ke level 6,8340 per dolar AS, setelah sempat terdepresiasi ke 6,8380. Yuan offshore amblas sekitar 0,09% ke 6,8323. Kuat di atas kertas, tapi tekanan strukturalnya belum ke mana-mana. AS sendiri sedang berjibaku dengan inflasi yang kembali merayap di atas target, jadi peta ini jauh dari sederhana.
Dampak tren ini sudah konkret terasa di Indonesia. Tidak perlu menunggu seminar geopolitik untuk merasakannya.
David E. Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), memaparkan data yang cukup menggelisahkan dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4). Ekspor Indonesia ke China naik 24%, tapi impor dari China melonjak 37%. Asimetri ini menciptakan masalah struktural yang tidak bisa diabaikan. "Jadi ketahuan yuan itu juga jadi penting di dalam negeri. Jadi kalau misalnya kita ekspor ke sana, kita minta kebanyakan pengusaha kita dibayar dengan dolar. Tapi ketika kita impor, mereka minta dibayar dengan yuan," kata David. "Jadi ini likuiditas yuan mungkin bisa terpengaruh kalau jangka panjang terjadi seperti ini terus," tambahnya.
Bukan angka kecil.
Respons pemerintah sudah bergerak, setidaknya di atas kertas. Kementerian Keuangan menerbitkan Dimsum Bond pada Oktober 2025 untuk membiayai APBN 2025, menargetkan 6 miliar yuan (sekitar Rp14 triliun) dengan dua tenor: 5 tahun (3,5 miliar yuan, imbal hasil 2,5%) dan 10 tahun (2,5 miliar yuan, imbal hasil 2,9%). Hasilnya mengejutkan banyak pihak: total permintaan tembus 18 miliar yuan, tiga kali lipat dari yang ditawarkan. David mengaku senang dengan langkah ini karena setidaknya memberi sinyal bahwa pemerintah sadar ada kekosongan likuiditas yang perlu diisi.
Pertanyaannya sekarang: apakah itu cukup cepat?
Bagi investor lokal, peta risikonya sudah berubah bentuk. Emiten dengan utang dolar besar punya exposure yang berbeda dibanding setahun lalu. Tapi pelemahan yuan juga memberi sedikit ruang napas bagi eksportir ke China. Ibarat pedang bermata dua: satu sisi untung, satu sisi luka. Bisa jadi dalam 12 bulan ke depan, siapa yang lebih cepat menyesuaikan posisi itulah yang selamat.
Perdebatan dolar versus yuan bukan lagi wacana seminar geopolitik. Ia sudah ada di neraca dagang kita, di struktur pembiayaan APBN, dan, entah disadari atau tidak, di portofolio banyak investor Indonesia.