Rupiah menyentuh Rp18.035 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026), angka yang langsung memantik perbandingan lama di media sosial: apakah ini 1998 jilid dua?
Secara nominal, rupiah kini bahkan sudah melampaui titik terlemah yang tercatat pada puncak krisis moneter Mei 1998, ketika kurs terjun dari Rp2.500 ke sekitar Rp16.800. Saat itu, inflasi meledak hingga 78 persen, perusahaan bangkrut massal, pengangguran melonjak dalam waktu singkat. IHSG pun terkoreksi ke kisaran 5.700, ikut memperkeruh suasana.
Tapi para ekonom segera mengingatkan: perbandingan nominal semata bisa menyesatkan. Bukan angka kursnya yang menentukan, melainkan struktur di baliknya. Cadangan devisa Indonesia kini jauh lebih tebal, sistem perbankan lebih sehat, dan instrumen stabilisasi nilai tukar sudah jauh lebih modern dibanding kondisi 28 tahun lalu. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menegaskan kondisi saat ini tidak tepat dibandingkan krismon 1997-1998, yang dipicu kombinasi persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang jauh lebih kompleks. Sistem pengawasan sektor keuangan lebih ketat sekarang, dan pemerintah punya instrumen kebijakan yang lebih lengkap menghadapi tekanan eksternal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak panik. "Jangan takut. Daya beli masyarakat masih kuat," ujarnya. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, aktivitas dunia usaha berjalan normal, sektor perbankan nasional dalam kondisi stabil. Koreksi IHSG, menurut Purbaya, lebih banyak dipicu kehati-hatian investor terhadap ketidakpastian global, bukan cerminan pelemahan ekonomi domestik.
Argumen itu punya dasar. Pasar keuangan sering berlari jauh di depan kondisi ekonomi riil, didorong persepsi dan ekspektasi yang bisa berubah dalam hitungan jam. Volatilitas semacam ini, kalau data ini bisa dipercaya, memang fenomena lumrah ketika dunia sedang dalam mode uncertainty.
Namun narasi kemudian berbelok ke arah yang lebih tak terduga. Vedi R. Hadiz, Profesor Asian Studies dari Universitas Melbourne, justru memunculkan pertanyaan yang berbeda dalam diskusi peluncuran bukunya bersama Richard Robison, "Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised," di Universitas Atma Jaya Jakarta, Kamis (4/6/2026). Alih-alih berdebat soal apakah ini 1998 atau bukan, ia mengingatkan publik untuk tidak berharap Reformasi 1998 terulang. "Don't hope 1998 yang sangat merugikan itu terjadi, karena bisa Anda lihat hasilnya seperti sekarang, yang berkuasa justru oligarki," tegasnya.
Prof. Vedi memberi proyeksi: jika krisis ekonomi memburuk dalam 16-18 bulan ke depan, gejolak sosial bisa terjadi. Tapi kejatuhan rezim 1998 terbukti tidak otomatis menghasilkan perubahan yang diharapkan. Yang mengisi kekosongan kekuasaan bukan masyarakat sipil progresif, melainkan kelas-kelas lama dengan wajah baru.
Danantara jadi sorotan berikutnya. Superholding negara yang kini menampung seluruh aset BUMN itu, menurut Prof. Vedi, berfungsi sebagai instrumen konsolidasi oligarki terbaru. Entah kebetulan atau tidak, sejak dilantik 20 Oktober 2024 hingga akhir Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat melakukan 53 kali kunjungan ke luar negeri, rata-rata dua hingga tiga kali per bulan. Hingga 31 Maret 2026 saja, total waktu yang dihabiskan di luar negeri mencapai sekitar 112 hari, dengan estimasi biaya negara sekitar Rp960 miliar. Angka yang patut dicermati, mengingat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Richard Robison, Profesor Emeritus Universitas Murdoch, menambahkan bahwa tanda-tanda kebangkitan masyarakat sipil memang mulai terlihat. Untuk perubahan struktural yang nyata, dibutuhkan lebih dari sekadar demonstrasi: diperlukan krisis yang benar-benar masif, dan keruntuhan rezim yang menyeluruh. "Sedangkan sekarang, rezim penguasa terkonsolidasi dan terekonsiliasi," timpalnya.
Dua narasi berjalan bersamaan. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan, menyiapkan langkah mitigasi dari pengelolaan devisa hasil ekspor hingga penguatan instrumen stabilisasi pasar, sambil meyakinkan bahwa fundamental ekonomi masih solid. Para akademisi justru mengingatkan bahwa debat soal "mirip 1998 atau tidak" agaknya melewatkan pertanyaan yang lebih penting: bahkan jika krisis benar datang, siapa yang siap mengisinya dengan sesuatu yang berbeda dari kegagalan reformasi dua dekade lalu?