Rupiah sudah di Rp17.000 per dolar. Dalam tiga bulan terakhir mata uang ini tergerus hampir 4%, dan angka itu bukan sekadar grafik merah di layar Bloomberg, maaf, maksudnya: bukan sekadar sinyal teknikal. Konsekuensinya daging, beras, tagihan, cicilan. Nyata bagi jutaan orang yang hidup dari gaji ke gaji.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut kelompok menengah bawah sedang kena double hit. "Pertama dari inflasi impor, terutama pangan. Kedua dari potensi kenaikan suku bunga yang bikin cicilan utang mereka membengkak. Padahal ruang fiskal mereka buat bertahan sangat tipis," kata Rendy.
Kelas bawah tidak punya dolar untuk dijual, tidak punya emas untuk dilikuidasi. Pegangan mereka hanya rupiah cash, yang nilainya digerogoti inflasi kalau disimpan, dan semakin tipis daya belinya setiap kali harga bahan pokok naik. Mereka yang berada di ujung lain spektrum ekonomi justru menangguk untung dari posisi dolar mereka. Ketimpangan ini bukan baru, tapi setiap siklus pelemahan rupiah, lukanya selalu lebih dalam di sisi yang sama.
Ketegangan geopolitik, khususnya eskalasi konflik AS-Iran, ikut menekan pasar global dan memperburuk tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Efek dominonya terasa di harga bahan baku dan energi. Ujungnya? Lebih banyak orang terdorong ke pinjaman online berbunga mencekik.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Nganjuk, Jawa Timur, justru memantik polemik. Kalimat soal "orang kampung tidak pakai dolar" menyebar cepat di media sosial dan dibaca sebagian publik sebagai tanda bahwa pemerintah tak sepenuhnya paham beratnya beban yang ditanggung rakyat. Bagi yang sedang frustrasi, kalimat itu terasa seperti tamparan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra langsung membela. Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden banyak dipelintir. "Seolah-olah Pak Presiden tidak paham tentang soal. Beliau sangat paham. Sangat-sangat paham," tegas Yusril, bahkan menunjuk buku ekonomi tebal karya Prabowo sebagai bukti kapasitas intelektualnya.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden semata menyesuaikan bahasa dengan audiens di Nganjuk, yang saat itu sedang meresmikan koperasi. Argumen kontekstual yang, agaknya, tidak cukup memuaskan publik.
Kritik paling telak justru datang dari akar rumput. Herwin Sudikta, yang responsnya viral, merangkum sentimen banyak orang dalam satu kalimat singkat: "Kami gak sebodoh itulah." Kalimat yang berat.
Yusril sendiri sebenarnya mengakui akar struktural masalahnya. Ia menyinggung betapa dalamnya ketergantungan Indonesia terhadap impor, dari barang industri hingga alat pertanian paling sederhana. "Sampai peniti pun kita impor. Pacul kita impor," katanya, setengah bertanya-tanya kenapa bangsa ini belum juga keluar dari jebakan ini.
Ketergantungan impor itulah yang membuat Indonesia selalu babak belur setiap kali dolar menguat. Bukan masalah baru, bukan juga warisan satu era pemerintahan saja. Tapi bagi kelas menengah bawah yang harus belanja kebutuhan pokok minggu ini, jangka panjang adalah kemewahan yang tidak mereka punya. Pertanyaannya, sampai kapan siklus ini terus berulang?