IHSG ditutup di level 6.599,24 pada 18 Mei 2026, amblas 1,85% dalam satu sesi. Investor asing mencatat net sell Rp464 miliar: aksi beli Rp8,54 triliun kalah telak dari aksi jual Rp9 triliun. Bukan angka kecil.
Ada tekanan yang lebih fundamental sedang berlangsung di balik itu semua. Rupiah tertekan mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar, dipaksa oleh kombinasi yang sudah lama dikenal: Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik Timur Tengah yang tak kunjung mereda, dan likuiditas global yang terus mengering. Yen Jepang tumbang, Euro tiarap. Rupiah tidak sendirian dalam pusaran badai ini, tapi bukan berarti kondisinya tidak mengkhawatirkan.
Seberapa jauh ini bisa berlanjut? Skenario dolar menembus Rp25.000 sudah mulai disebut-sebut, bukan sebagai fiksi ilmiah, tapi sebagai skenario terburuk yang layak dimodelkan. Kalau itu terjadi, rantai dampaknya panjang dan menyakitkan. Industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti kedelai, gandum, dan komponen elektronik akan langsung merasakan lonjakan biaya produksi. Harga barang di pasar tidak akan terbendung. Korporasi dan BUMN yang menumpuk utang dolar berpotensi dihajar risiko gagal bayar massal karena kewajiban mereka membengkak seketika dalam hitungan rupiah.
Ada satu narasi yang perlu diluruskan: bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat pedesaan karena mereka tidak bertransaksi pakai dolar. Argumen itu naif, agaknya bahkan berbahaya. Desa justru menjadi korban pertama dari efek domino ini. Harga pupuk dan pakan ternak yang mengandung komponen impor langsung melonjak. Biaya distribusi logistik naik. Ketika daya beli masyarakat dari kota hingga desa tergerus, mesin konsumsi domestik ikut macet.
Muhammad Akbar Maulana, pengamat pemerintahan dari Universitas Pamulang, menyebut situasi ini sebagai ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Rupiah yang melemah sering diikuti kenaikan harga barang, biaya hidup yang semakin berat, dan ketidakpastian ekonomi. Bagi rakyat, yang penting bukan angka kurs di layar monitor, tetapi bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari," ujarnya. Menyimpulkan pelemahan rupiah semata-mata sebagai kesalahan pemerintah, ia akui, terlalu sederhana, karena hampir semua negara berkembang menghadapi tekanan serupa dari sisi eksternal.
Tapi tekanan eksternal tidak bisa jadi tameng satu-satunya. Akbar menegaskan bahwa titik kritis bukan ketika rupiah melemah, melainkan ketika pemerintah kehilangan kemampuan mengendalikan keadaan dan kepercayaan publik. "Masyarakat tidak sedang menunggu janji. Masyarakat sedang menunggu bukti," tegasnya.
Masalah yang lebih dalam muncul ke permukaan justru dari sini. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih menyedot anggaran besar yang dibiayai utang luar negeri. Niatnya bisa diperdebatkan, tapi urutan prioritasnya yang dipertanyakan pelaku pasar: mesin ekonominya bocor, tapi bensinnya dipakai untuk keperluan lain. Investor membaca ini sebagai sinyal bahwa pengelolaan fiskal bisa berubah sewaktu-waktu, dan risiko yang mereka tanggung makin tinggi.
Wacana ekspor satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia untuk sektor tambang dan sawit pun menuai skeptisisme. Penyakit aslinya, yakni under invoicing dan transfer pricing, adalah soal ketajaman pengawasan Dirjen Pajak dan keberanian berhadapan dengan konglomerasi. Menambah lembaga baru yang transparansinya masih jadi tanda tanya bisa jadi bukan solusi. Malah lapisan kompleksitas baru yang membuat investor makin gelisah.
Di level multilateral, jaring pengaman kawasan seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization nyatanya belum berfungsi optimal karena birokrasi berlapis dan syarat ketat yang mencekik. BRICS pun terpecah oleh agenda bilateral masing-masing anggotanya. Entah kebetulan atau tidak, ketika rupiah tertekan, tidak ada satu pun aliansi strategis yang menawarkan bantuan likuiditas konkret. Mandulnya respons kolektif ini membuktikan bahwa kemandirian bukan slogan, tapi tuntutan struktural yang harus dijawab dengan kebijakan nyata.
Bagi investor asing, data berbicara lebih keras dari retorika. Net sell berlanjut, kepercayaan tergerus, dan pertanyaan soal arah kebijakan ekonomi makro belum mendapat jawaban yang meyakinkan. "Masyarakat berhak menuntut kebijakan yang mampu menjaga harga kebutuhan pokok, melindungi daya beli, dan menciptakan lapangan kerja," kata Akbar. Di situlah ukuran keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya ditagih.